Oleh : Iwan Hermawan
Abstract
The planing of Bandung as the Netherland Indische capital, has also encouraged the Dutch government to centralized their military forces in area nearest of Bandung, ie by making Cimahi as the center of the Dutch military, and The weapons and Munitions factories were moved to Bandung, and built the defense buildings in Sumedang.
Kota Bandung; kolonial Belanda; bangunan pertahanan; pusat pemerintahan.
Pendahuluan
Perjalanan kota Bandung dimulai ketika Gubernur jenderal Daendels (1808-1811) merencanakan pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer di pantai barat Pulau Jawa sampai Panarukan di pantai timur Pulau Jawa pada tahun 1808. Pada masa itu, Bandung merupakan wilayah di pedalaman Pulau Jawa dan menjadi salah satu daerah yang dilalui ruas jalan tersebut. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah untuk memperkuat pertahanan pulau Jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang ketika itu sudah memblokade pelayaran di Laut Jawa. Sebelum pembangunan Jalan Raya Pos, kota Bandung sekarang hanyalah sebuah kampung kecil di tengah belantara hutan tropis yang dikenal dengan sebutan Tatar Ukur. Pusat pemerintahan kabupaten Bandung pada masa itu adalah Krapyak, sebuah daerah di tepi sungai Citarum sekitar 11 km arah selatan dari posisi Kota Bandung sekarang.
Keberadaan Jalan Raya Pos berhasil merubah wajah Bandung, dari sebuah kampung di tengah hutan belantara menjadi sebuah kota yang terus berkembang hingga menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Sebuah kota yang jika dipandang dari berbagai aspek kehidupan memiliki nilai strategis, terutama secara ekonomi, politik dan militer.
Pembangunan Bandung dimulai ketika Daendels memerintahkan bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk memindahkan ibukota kabupaten Bandung dari Krapyak ke tepi Jalan Raya Pos. Perintah tersebut dilaksanakan oleh bupati dengan pertama-tama mencari lahan yang tepat untuk calon ibukota yang tentunya didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk perhitungan mistik. Setelah mencari lahan untuk ibukota Kabupaten Bandung yang sesuai dengan kriteria gubernur jendral dan persyaratan adat istiadat, akhirnya sebidang lahan di tepian barat Sungai Cikapundung dan di tepi selatan Jalan Raya Pos ditetapkan sebagai bakal pusat pemerintahan kabupaten Bandung.
Dorongan percepatan pembangunan Bandung untuk menjadi sebuah kota juga dilakukan Daendels ketika melakukan inspeksi pembangunan Jalan Raya Pos di sekitar pendopo kabupaten Bandung sekaligus meresmikan jembatan yang melintasi Sungai Cikapundung. Setelah berjalan menyebrangi jembatan yang baru selesai dengan diiring oleh para pejabat, termasuk bupati R.A. Wiranatakusumah II, Daendels menancapkan tongkatnya dan berkata “Zorg, dat als ik terug komhier een stad is gebouwd !” (Usahakan, bila aku datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun).
Pembangunan Bandung yang berjalan dengan pesat telah menjadikan kota ini menjadi salah satu kota strategis di Hindia Belanda, statusnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Mulai dari ibukota kabupaten Bandung, kemudian meningkat menjadi Ibukota Karesidenan Priangan, dan ditingkatkan kembali menjadi Gemeente (kota), Stadsgemeente (kota besar), serta diproyeksikan untuk menjadi Ibukota Hindia Belanda, bahkan pernah diwacanakan untuk menjadi ibukota kerajaan Belanda di pengasingan saat Negeri Belanda berada di bawah pendudukan pasukan Nazi Jerman. Berbagai fasilitas pendukung sebuah kota terus didirikan guna melengkapi kota ini, terutama fasilitas permukiman, gedung perkantoran, kesehatan, perekonomian, dan pendidikan.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian penulis dalam mengungkap latar belakang direkomendasikannya Bandung sebagai calon ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia yang dianggap sudah tidak layak sebagai pusat pemerintahan. Untuk menggali data dan informasi yang diperlukan, penulis melakukan studi literatur terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan Sejarah dan Geografi Kota Bandung. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara keruangan sesuai dengan fokus perhatian tulisan ini.
Dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Nusantara
Pembangunan kota Bandung dimulai pada zaman pemerintahan gubernur jenderal Daendels, tepatnya ketika Daendels mengeluarkan perintah kepada Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibukota kabupaten Bandung dari Krapyak (sekarang dikenal dengan nama Dayeuhkolot) ke dekat Jalan raya Pos. Perintah Daendels tersebut disampaikan melalui Surat tertanggal 25 Mei 1810 (Hardjasaputra, 2000).
Perintah pemindahan ibukota kabupaten tersebut, dilaksanakan oleh bupati Bandung dengan langkah nyata, yaitu dengan membangun sarana prasarana penunjang ibukota pemerintahan. Sebelum menempati pendopo yang terletak di tepi barat sungai Cikapundung dan sisi selatan jalan raya Pos, Bupati R.A.Wiranatakusumah II pernah tinggal di Cikalintu (sekarang adalah daerah Cipaganti) dan membangun masjid kaum Cipaganti, kemudian pindah ke kampung Balubur hilir, dan selanjutnya pindah ke Kampung Bogor (sekarang dikenal dengan nama Kebonkawung) yang jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan raya pos dan proyek pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Bandung. Secara resmi perpindahan Ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke Bandung dilaksanakan pada tanggal 25 September 1810 (Hardjasaputra, 2000:121-122).
25 Mei 1810
Pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung dan Parakanmuncang
Setelah memberitahukan dengan surat kepada penguasa Jakarta dan daerah pedalaman Priangan, bahwa ia telah mendengar ketika mengadakan inspeksi yang terakhir, bahwa ibukota Bandung dan Parakanmuncang terletak jauh dari jalan yang baru, sehingga pekerjan pembuatan jalan itu terlambat, oleh karena itu diusulkan untuk memindahkan ibukota tersebut, yaitu (ibukota) Bandung ke Cikapundung dan (ibukota) Parakanmuncang ke Andawadak, kedua tempat itu terletak di jalan besar dan selain itu sangat cocok dan disamping pemindahan yang telah disebutkan juga mengenai beberapa tanaman-tanaman akan dapat ditingkatkan karena lahan yang diusulkan menjadi ibukota dan sekitarnya sangat subur; bilamana keputusan usul mengenai pemindahan ibukota Bandung ke Cikapundung dan Parakanmuncang ke Andawadak tersebut diterima, mohon paduka memberikan otorisasi dan perintah yang harus dilaksanakan.
H.W. Daendels
(Sumber : Hardjasaputra, 2000 : 121)
Sejak selesai dibangunnya Jalan Raya Pos dan ibukota Kabupaten Bandung pindah dari Krapyak ke Bandung, pembangunan di segala bidang tiada berhenti walau sesaat. Setelah Inggris meninggalkan pulau Jawa, kedudukan daerah Priangan yang subur makmur semakin penting bagi perekonomian pemerintah kolonial sehingga berbagai fasilitas pendukung sebuah kota terus dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan penghuninya. Pembangunan tersebut telah merubah wajah Bandung dari sebuah kampung yang berada di pedalaman hutan belantara menjadi sebuah kota yang strategis dan impian setiap orang.
Melihat posisi Bandung yang semakin strategis, pada tahun 1819, Dr. Andries de Wilde mengajukan saran kepada pemerintah Belanda agar ibukota Karesidenan Priangan dipindah dari Kabupaten Cianjur ke Kabupaten Bandung. Alasan pemindahan ibukota tersebut adalah agar dapat memberikan dampak positif dan mempermudah usaha pengembangan wilayah pedalaman Priangan. Usulan tersebut baru direspon oleh pemerintah pada tahun 1856, setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Charles Ferdinand Pahud, memerintahkan pemindahan Ibukota karesidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung. Perintah pemindahan tersebut baru dilaksanakan oleh residen Priangan, Van der Moore, pada tahun 1864 bertepatan dengan meletusnya Gunung Gede yang menggoncang Cianjur (Kunto, 1984:17-18).
Peningkatan status kota Bandung kembali terjadi, yaitu menjadi kotapraja (Gemeente) pada tanggal 1 April 1906. Peningkatan status ini didasarkan pada Undang-undang Desentralisasi(Decentralisatiewet) yang dikeluarkan pada tahun 1903; keputusan tentang Desentralisasi(Decentralisasi Besluit), dan Ordonansi Dewan Kota (Locale Raden Ordonantie) yang dibuat tahun 1905. Penetapan status kota Bandung menjadi Gemeente semakin memperkuat fungsinya sebagai pusat pemerintahan, terutama pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya Gemeente dipimpin oleh Asisten Residen Priangan selaku pimpinan Dewan kota (Gemeenteraad), namun sejak tahun 1913Gemeente dipimpin oleh seorang burgemeester atau walikota (Kunto, 1986:122; Hardjasaputra, 2000:128). Pada tanggal 1 Oktober 1926, Kota Bandung kembali meningkat statusnya menjadiStadsgemeente. Dengan status baru tersebut, Bandung diberi wewenang untuk mengelola kota dan mengurus pemerintahannya sendiri (Kunto, 1986:122).
Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921), timbul gagasan untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Gagasan tersebut bermula dari hasil studi tentang kesehatan kota-kota pantai di pulau Jawa oleh H.F. Tillema, seorang Ahli Kesehatan Lingkungan yang bertugas di Semarang. Hasil Studi tersebut menyimpulkan “Kota-kota Pelabuhan di pantai Jawa yang tidak sehat, menyebabkan orang tidak pernah memilih sebagai kedudukan Kantor pemerintah, Kantor Pusat Niaga dan Industri, Pusat Pendidikan dan sebagainya”. Hasil penelitian tersebut tidak mengecualikan Batavia, kota pelabuhan ini kurang memenuhi persyaratan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pada rekomendasi akhirnya, H.F. Tillemamerekomendasikan agar kota Bandung dipilih sebagai Ibukota Hindia Belanda yang baru menggantikan Batavia (Kunto, 1984: 248-249).
Usul pemindahan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung mendapat dukungan dari Prof. Ir. J Klopper, Rektor Magnificus Bandoengsche Technische Hoogeschool (sekarang dikenal dengan nama ITB) dan mulai dilaksanakan pada tahun 1920. Mulai saat itu, perpindahan kantor pemerintah dan Swasta dari Batavia ke Bandung mulai dilaksanakan. Instansi pemerintah yang memindahkan kantor pusatnya ke Bandung adalah Jawatan Kereta Api Negara (SS); P.T.T.; Departement van Geouvernements Bedrijven (GB) yang membawahi Dinas Pekerjaan Umum (BOW), Jawatan Metrologi (Tera), Jawatan Geologi dan sebagainya pindah dari Weltevreden (Gambir), Batavia pada tanggal 1 Januari 1921. Departement GB menempati Gedung Sate, sebuah bangunan yang dibangun dengan memakan biaya sebesar enam juta gulden dan dirancang oleh arsitek J. Gerber. Gedung ini merupakan gedung pemerintahan yang dianggap paling representatif di Hindia Belanda. Perpindahan tersebut disusul oleh pindahnya sebagian Departemen Perdagangan dari Bogor, Kantor Keuangan, Lembaga Cacar yang bergabung dengan Institut Pasteur yang telah berada di Bandung. Guna memperkuat pertahanan kota Bandung, Kementrian Pertahanan (Departement van Oorlog/DVO)secara bertahap telah memindahkan personilnya sejak tahun 1916 dan mulai menetap di Bandung pada tahun 1920 (Kunto, 1984:250-251). Selain itu, secara bertahap mulai tahun 1898 pabrik mesiu di Ngawi dan Pabrik Senjata atau Artillerie Constructie Winkel (ACW) di Surabaya dipindahkan ke Bandung. Pemindahan ini secara keseluruhan selesai pada tahun 1920. (Kunto, 1984:163-164).
Sebagai kota yang disiapkan sebagai Ibukota Hindia Belanda, Bandung melengkapi dirinya dengan Museum Geologi yang dipindah dari Batavia pada tahun 1924. Pada awalnya, Museum tersebut menumpang di Gedung Sate, baru pada tanggal 16 Mei 1929 diresmikan gedung baru yang tidak jauh dari Gedung Sate (sekarang adalah Gedung Museum Geologi). Selain itu, didirikan juga Museum Pos dan Tilpon atau Museum PTT yang menempati salah satu ruang di Gedung Sate (Kunto, 1984:253-254). Kedua Museum tersebut dibangun untuk melengkapi kantor pusat instansi mereka (Jawatan Geologi dan PTT) yang pindah dari Batavia ke Bandung.
Pada tahun 1920 Belanda menentukan Kampung Andir yang letaknya sebelah Barat dari kota Bandung sebagai lokasi lapang terbang baru menggantikan lapangan terbang di Sukamiskin. Alasan pemindahan adalah karena lapangan terbang Sukamiskin letaknya terlalu jauh dari kota Bandung dan secara teknis tanahnya terlalu banyak mengandung air. Pada tahun 1925, pemindahan lapangan udara dari Sukamiskin ke Andir selesai dan tanggal 26 Oktober 1925 resmi dipakai. Pada tahun 1928 di Hindia Belanda didirikan Koninkelijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM), yaitu Perusahaan Penerbangan Kerajaan Hindia Belanda. Rute penerbangan Batavia - Bandung dan Batavia - Semarang dibuka mulai 1 November 1928. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1930 lapangan terbang Andir dijadikan rute akhir bagi penerbangan Belanda - Hindia Belanda. (Koesman, 2002). Rute penerbangan dari Bandung ke Surabaya, Semarang, Palembang dan Singapura dimulai pada tahun 1930 (Kunto, 1986: 259). Uraian tersebut menunjukkan, lapangan terbang Andir sebagai salah satu lapangan terbang yang memiliki posisi penting di Hindia Belanda.
Setelah dihubungkan dengan transportasi udara, hubungan komunikasi radio mulai dikembangkan di Bandung khususnya dan di Hindia Belanda pada umumnya. Hubungan komunikasi radio dari Hindia Belanda ke Negeri Belanda secara resmi dibuka pada tanggal 5 Mei 1923. Hubungan tersebut dilakukan melalui Stasiun Pemancar Radio yang dibangun di lereng gunung Malabar, sedangkan hubungan Radio Telepon dalam negeri dipancarkan melalui stasiun pemancar yang dibangun di Rancaekek (Kunto, 259-262).
Kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda baru pindah ke Bandung pada awal Maret 1942, ketika posisi Belanda di Batavia sudah terdesak oleh Jepang. Melalui perjanjian di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarba van Starkenburg Stakhouwer dan Letnan Jenderal Ter Poorten dilakukan pada tanggal 10 Maret 1942 di Balai Kota Bandung. Sesaat setelah penyerahan kedaulatan, kedua petinggi Belanda tersebut langsung ditawan Jepang dan dikirim ke Formosa (Taiwan) dan akhirnya ke Manchuria (Darsoprajitno, 06-01-2004).
Fakta lain berkenaan dengan pentingnya posisi Bandung namun tidak banyak diketahui dan dipublikasikan, adalah usulan menjadikan Bandung sebagai Ibukota Kerajaan Belanda di pengasingan. Setelah beberapa waktu memimpin pemerintahan Belanda di pengasingan di London, pada bulan Mei 1940 Ratu Wilhelmina disarankan oleh anggota kabinet Belanda, De Geer, untuk mempertimbangkan pemindahan pemerintah kerajaan Belanda dari London ke daerah Belanda sendiri, tepatnya ke Hindia Belanda. Adapun tempat yang direkomendasikan untuk dijadikan sebagai ibukota adalah Kota Bandung dengan alasan Iklimnya mendukung sebagai pusat pemerintahan. Namun sayang, Ratu Wilhelmina keberatan atas usul tersebut dengan alasan : (1) masalah kesehatan, karena secaralangsung pindah ke daerah tropis untuk waktu yang tidak menentu terlalu riskan; (2) secara strategis dan psikologis keberadaannya di London yang letaknya tidak jauh dari Belanda menjadikan Ratu tetap dapat memonitor perkembangan negeri dan rakyatnya; (3) kedudukan London sebagai basis utama kekuatan sekutu sangat menguntungkan bagi Belanda karena Belanda merupakan bagian dari Sekutu (Koesman, 2002).
Pertahanan Hindia Belanda
Mempersiapkan Bandung sebagai pengganti Batavia sebagai ibukota Hindia Belanda sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Gubernur Jenderal H.W. Daendels, yaitu dengan menjadikan Bandung sebagai salah satu daerah yang dilalui oleh rencana pemangunan Jalan Raya Pos walaupun posisi Bandung berada di bagian tengah pulau Jawa, bukan daerah pesisir utara pulau Jawa. Kondisi tersebut menunjukkan, sebagai seorang yang berpengalaman dalam berperang, Daendels memandang posisi Bandung yang kala itu masih berupa hutan belantara sebagai posisi yang ideal sebagai pusat pemerintahan pengganti Batavia di masa depan.
Sejarah membuktikan, pasukan Hindia Belanda yang dikonsentrasikan di kota Pantai, yaitu di Batavia, Semarang, dan Surabaya dengan mudah dapat dipatahkan musuh. Hal ini terlihat ketika armada pasukan Inggris yang dipimpin Lord Minto menyerbu Batavia (4 Agustus 1811) berhasil mengalahkan kekuatan militer Belanda dengan tanpa perlawanan berarti. Pengalaman tersebut melahirkan rencana besar dalam pembangunan militer Hindia Belanda, yaitu memindahkan pangkalan militer Belanda dari daerah pantai ke daerah pedalaman. Adapun daerah yang dipilih sebagai pangkalan militer jaraknya harus dekat dengan Ibukota namun sulit dijangkau musuh (Kunto, 1984:162).
Setelah melalui berbagai pertimbangan maka pada tahun 1896 dipilih Cimahi sebagai Pusat Militer Belanda. Pemilihan tersebut terutama didasarkan pada letak geografis Cimahi yang strategis, yaitu tidak terlalu jauh dari Batavia serta dikelilingi pegunungan tinggi dan terjal. Selain itu, Cimahi berdekatan dengan persimpangan dua jalan penghubung Bandung – Batavia, yaitu Jalan Kereta Api dan dan Jalan Raya Pos. Cimahi berada dekat dengan pertemuan Jalan Kereta Api Bandung – Batavia melalui Cianjur dan jalur Kereta Api Bandung – Batavia melalui Purwakarta. Selain itu, Cimahi juga dekat dengan simpang Jalan Raya Bandung – Batavia melalui Cianjur atau jalan raya pos serta Jalan Raya Bandung – Batavia melalui Purwakarta.
Peresmian Cimahi sebagai Garnisun Militer dilakukan pada bulan September 1896 dengan komandan pertamanya Mayor Infanteri CA van Loenen dan ajudannya Luitenan JA Kohler. Keberadaan pusat pertahanan tersebut didukung oleh keberadaan pabrik senjata yang dibangun di kawasan Bandung (Kunto, 1984:163-164). Untuk memperkuat pertahanan, Cimahi juga dihubungkan jalur Jalan Kereta Api dengan pusat pertahanan Belanda di Samudera Hindia, yaitu Cilacap.
Kebijaksanaan pertahanan Hindia Belanda dapat diketemukan pada Pokok-pokok Dasar Pertahanan yang berlaku mulai tahun 1927. Pada prinsipnya tentara Belanda di dalam kebijaksanaan tersebut lebih ditekankan pada tugas "rust en orde" yaitu penegakan keamanan dan ketertiban di dalam negeri sedangkan pertahanan menghadapi serangan dari luar kurang mendapat perhatian. Belanda nampaknya akan berlindung pada kekuatan Sekutu yaitu Inggris dan Amerika, sehingga keberadaan lapangan terbang Andir lebih difokuskan untuk kepentingan penerbangan sipil. Baru pada tahun 1939 dengan meningkatkan perkembangan politik di Eropa dan Asia, Belanda menyadari perlunya peninjauan kembali kebijakan pertahanan yang telah ada. Salah satunya adalah kekuatan udara perlu dijadikan kekuatan pokok disamping kekuatan laut, sehingga perlu dikembangkan system pertahanan udara. Kebijakan ini menjadikan keberadaan lapangan udara Andir semakin penting karena selain sebagai lapangan terbang sipil juga berfungsi sebagai pangkalan militer. Kondisi ini semakin memposisikan lapangan terbang Andir sebagai salah satu lapangan terbang terpenting di Hindia Belanda (Koesman, 2002). Melalui lapangan terbang ini, evakuasi pejabat militer dan sipil Belanda ke Australia dilakukan ketika posisi Belanda semakin terdesak oleh Jepang serta pulau Jawa tidak mungkin untuk tetap dipertahankan.
Menyadari keberadaan lapangan udara Andir akan menjadi target penyerangan musuh jika terjadi peperangan, Belanda juga mempersiapkan landas pacu cadangan yang berada di luar lapangan udara Andir namun posisinya tidak jauh dari pusat kota Bandung. Landas pacu tersebut harus tersamar agar musuh tidak mudah diketahui musuh. Adapun ruas jalan yang dimaksud adalah jalan Buahbatu, yaitu ruas jalan penghubung kota Bandung dengan kawasan pinggirannya. Jalan tersebut dibangun memanjang membelah persawahan kota Bandung.
Sejarah mencatat, ketika Belanda semakin terdesak dan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal HW Van Mook didampingi perwira intelejen Mayor S.H. Spoor melarikan diri ke Australia dengan pesawat Dakota yang tinggal landas di Jalan Buah Batu karena takut akan pembalasan Jepang (Darsoprajitno, 06-01-2004). Penggunaan jalan buah batu sebagai landas pacu ketika Van Mook keluar dari Bandung, adalah karena landas pacu lapangan udara Andir tidak dapat didarati pesawat akibat gempuran pasukan Jepang. Pelarian Van Mook dan pejabat Belanda lainnya ke Australia dilakukan karena secara realistis sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan pulau Jawa dari serbuan bala tentara Jepang (The Glasgow Herald, 11-03-1942).
Untuk memperkuat pintu masuk Bandung dari arah timur, Belanda membangun basis pertahanan di wilayah Sumedang, sekitar 45 km timur Bandung. Hal ini terlihat dari tinggalan-tinggalan sejarah yang masih bisa dijumpai hingga saat ini, yaitu berupa bangunan-bangunan pertahanan di Gunung Palasari, Gunung Kunci, dan Gunung Gadung/Pasir Laja yang dibangun antara tahun 1914-1918 (Abrianto, 2007).
Bangunan pertahanan di Gunung Palasari berada pada ketinggian 675 mdpl, dibuat di atas permukaan tanah dengan konstruksi beton bertulang dengan ketebalan rata-rata 0,80 m. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau gudang serta sebagai asrama atau barak prajurit; Bangunan pertahanan Gunung Kunci atau Panjoenan, berdiri di puncak sebuah bukit pada ketinggian 500 mdpl. Sebagian bangunan ini berada di dalam tanah dan sebagian lagi di permukaan tanah serta dibuat dengan konstruksi beton bertulang dengan ketebalan rata-rata 0,80 m – 1,60 m. Bangunan pertahanan ini berfungsi sebagai bangunan pertahanan sekaligus sebagai asrama atau barak prajurit serta gudang. Orientasi pertahanan bangunan ini, adalah selatan, barat, dan timur; Bangunan pertahanan di Gunung Gadung atau Pasirlaja, merupakan bangunan pertahanan yang berada pada ketinggian 718 mdpl dan dibangun di bawah permukaan tanah dengan konstruksi beton cor bertulang dan mempunyai ketebalan dinding rata-rata 0,5 – 1,50 m. Bangunan ini berfungsi sebagai pertahanan, gudang/penyimpanan dan barak atau asrama prajurit (Abrianto, 2007).
Letak ketiga bangunan pertahanan tersebut tidak jauh dari Jalan Raya Pos dan orientasi pertahanannya adalah jalan raya tersebut serta fungsinya sebagai markas pasukan dan gudang penyimpanan. Kondisi ini menunjukkan ketiga bangunan pertahanan tersebut merupakan pusat pertahanan pasukan Belanda guna menghambat laju pergerakan militer musuh yang berusaha masuk kota Bandung dari arah timur.
Posisi Strategis Bandung
Pemindahan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung yang direkomendasikan oleh Tillema dan mendapat apresiasi dari pemerintah Belanda menunjukkan Bandung mempunyai kedudukan yang strategis dibanding kota lainnya di pulau Jawa. Hal ini didasarkan pada Iklim di Bandung yang lebih sejuk dibanding Batavia, serta lingkungannya yang lebih sehat dibanding kota-kota pantai. Udara panas di kota-kota pantai dapat mengakibatkan orang cepat lelah dan semangat kerja menurun. Kondisi tersebut berbeda jika ibukota pemerintahan berada di daerah sejuk dimana orang tidak cepat lelah dan semangat kerja tetap bisa terjaga. Selain itu, semangat untuk memindahkan Ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke kota Bandung semakin meningkat setelah Inggris memindahkan Ibukota daerah koloninya di India dari Calcuta ke New Delhi yang berada di daerah pedalaman.
Alasan lain yang menjadi dasar pemindahan ibukota Hindia Belanda ke kota Bandung adalah letak geografis Kota Bandung. Secara geografis, Kota Bandung tidak jauh dari Batavia dan secara geomorfologis berada pada zona depresi antar montana yang merupakan pemisah antara zona pegunungan utara pulau Jawa dengan zona pegunungan selatan pulau Jawa, sehingga topografinya berupa cekungan dengan dataran yang luas di tengah dan dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan di sekelilingnya (Bemmelen, 1949).
Keberadaan pegunungan, perbukitan tinggi dan terjal serta lembah-lembah dalam yang mengelilingi Bandung merupakan keuntungan tersendiri karena bukit, gunung dan lembah merupakan benteng alam yang kokoh melindungi dari serbuan musuh. Selain itu, akses masuk kota Bandung terbatas, yaitu hanya melalui Jalan Raya Anyer – Panarukan (Jalan Raya Pos) yang membentang dari Barat ke Timur membelah dataran Bandung. Terbatasnya akses masuk menjadikan pengelolaan pertahanan kota dapat dikelola dengan lebih baik, karena pemusatan pasukan pertahanan hanya difokuskan di kedua pintu masuk, yaitu di sebelah Barat dan Timur kota Bandung. Di sebelah barat, Belanda membangun pusat militer di Cimahi dan di sebelah timur dibangun benteng-benteng pertahanan di Sumedang.
Keadaan dunia yang masa itu sedang diliputi oleh peperangan, menjadikan posisi strategis secara militer menjadi pertimbangan dalam menentukan ibukota pemerintahan di banyak negara. Kota yang dipilih sebagai pusat pemerintahan, adalah kota yang secara militer berada pada posisi strategis, yaitu berada di daerah yang secara alami terlindung dan mudah dipertahankan, namun sulit dijangkau musuh.
Penutup
Ketika Daendels membangun Jalan Raya Pos, Bandung hanyalah sebuah kampung kecil di tengah belantara tropik pulau Jawa. Daendels berharap di Bandung berdiri sebuah kota dan harapan itu terwujud. Dalam waktu kurang dari lima puluh tahun, Bandung telah menyandang dua fungsi, yaitu ibukota Kabupaten Bandung dan ibukota Karesidenan Priangan menggantikan Cianjur. Memasuki abad ke duapuluh, status Bandung kembali meningkat menjadi sebuah kotapraja (Gemeente) dan terus meningkat menjadi kota dengan status Stadsgemeente seiring dengan semakin maraknya pembangunan di kota ini.
Kemajuan pembangunan infrastruktur di kota Bandung dan letaknya yang strategis, serta kondisi iklimnya yang sejuk telah menjadikan kota ini satu-satunya yang direkomendasikan sebagai ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia yang pada saat itu kondisinya dianggap sudah tidak layak sebagai ibukota. Usulan tersebut disambut pemerintah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang diperlukan guna mendukung sebuah ibukota negara, bahkan kekuatan militer Belanda juga ikut pindah ke sekitar Bandung dan dipusatkan di Cimahi.
Setelah menunggu lebih dari duapuluh tahun sejak kota Bandung direkomendasikan menjadi Ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia, kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda akhirnya pindah ke Bandung pada awal Maret 1942, ketika posisi Belanda di Batavia sudah terdesak oleh Jepang. Namun sayang, kedudukan Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda hanya berlangsung beberapa hari, karena pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Jepang dilakukan di Bandung, tepatnya di gedung Balaikota Bandung (gedung Papak) pada tanggal 10 Maret 1942. Hal ini menunjukkan, secara de facto walau hanya beberapa hari Bandung telah menjadi Ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia.
Daftar Pustaka
Abrianto, O. 2007. Laporan Hasil penelitian Arkeologi Bangunan Pertahanan Masa Kolonial di Kabupaten Sumedang. Bandung : Balai Arkeologi Bandung (Tidak diterbitkan).
Affandie, R.M.A., 1969. Bandung Baheula 1-2. Bandung : Guna Utama
Bemmelen, R.W.V. 1949. The geology of Indonesia, The Hague : Martinus Nijhoff.
Daldjoeni, N. 1988. Geografi Kota dan Desa. Bandung : Alumni.
Daldjoeni, N. 1988. Geografi Kesejarahan 1-2. Bandung : Alumni.
Daljoeni, N. 1991. Dasar-dasar Geografi Politik. Bandung : Alumni.
Darsoprajitno, S. 2004. “Mengenang KAA, Merestorasi Bangunan Lama”. Pikiran Rakyat (06-01-2004).
Hardjasaputra, A.S. 2000. Bandung dalam : Lubis, N.H., dkk. (2000) Sejarah Kota-kota lama di Jawa Barat. Bandung : Alqaprint.
Koesman, H. Aboeng. 2002, “IPTN : Harapan dan Tantangan” dalam http://www.indonesian-aerospace.com/book/d02.htm [diakses tanggal : 28-03-2010].
Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandung Tempo Doeloe. Bandung : Granesia
Kunto, Haryoto. 1986. Semerbak Bunga di Bandung Raya. Bandung : Granesia
The Glasgow Herald. Mar 11, 1942 “Dutch Still Fighting in Java, Dr. Van Mook on Lesson for Australia” dalam http://news.google.com/newspapers [diakses tanggal : 06-04-2010].
Rosidi, A. ed. 2000. Ensiklopedi Sunda . Jakarta : Pustaka Jaya
Sumaatmadja, N. 1988. Studi Geografi, Suatu pendekatan dan Analisa Keruangan.. Bandung : Alumni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar