NILAI STRATEGIS JARINGAN JALAN KERETA API BAGI PERTAHANAN HINDIA BELANDA

Iwan Hermawan
Balai Arkeologi Bandung

Dimuat di Jurnal Geografi Sejarah, Desember 2011

Abstrak
The main purpose of the Railway Network constructiont is for the benefit of transporting crops. In addition, it is also directed to military purposes, as part of a military defense strategy on the island of Java.
After Bandung became center of the Dutch defense in Java, the existence of the railway transport modes have strategic value. Its presence supports the mobility of military forces, supplies and equipment for war. For certain conditions and emerge, train be used to evacuate civilians and government to a safe and protected place.

Kata Kunci :
Jalan Kereta Api, Strategi Militer, Kota Bandung

Pendahuluan
Pembangunan Jalan raya Pos dari Anyer sampai Panarukan yang digagas dan dilakukan oleh Gubernur Jenderal HW Daendels ditujukan sebagai upaya memperlancar transportasi dan komunikasi Militer Belanda yang dipusatkan di kota-kota Pelabuhan Utama, yaitu Batavia, Semarang dan Surabaya karena mobilitas pasukan sangat diperlukan ketika menghadapi peperangan. Namun sayang, lancarnya komunikasi dan transportasi militer melalui darat di pulau Jawa tidak menjadikan pasukan Belanda mampu menahan gerak maju pasukan Inggris. Pada akhirnya Belanda harus mengakui keunggulan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Lord Minto pada tanggal 4 Agustus 1811. Kekalahan tersebut mengharuskan Belanda angkat kaki dari Pulau Jawa dan menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Inggris (Kunto, 1984:162).
Kekalahan dari Inggris tersebut terus membayangi pimpinan militer dan sipil di Hindia Belanda. Hal tersebut melahirkan rencana pemindahan pusat militer dari kota-kota pesisir ke pedalaman namun harus tetap dapat memberikan perlindungan kepada Ibukota dari serangan musuh. Rencana ini memperlihatkan bahwa pemusatan pasukan pertahanan harus ditempatkan jauh dari pantai, terlindung dan mudah dijangkau. Selain itu, keberadaannya masih tetap dapat melindungi kawasan terluar sehingga diperlukan pasukan militer yang mempunyai mobilitas tinggi. Mobilitas pasukan hanya bisa dicapai jika sarana transportasi dan komunikasi memadai.
Setelah melalui pertimbangan matang, terutama didasarkan pada aspek geografis dan geostrategis maka pada akhir abad ke-19 kawasan Dataran Tinggi Bandung dipilih sebagai pusat pertahanan Hindia Belanda, dimana kekuatan pasukan militer dipusatkan. Sebagai langkah awal, pada tahun 1896, pemerintah kolonial Belanda menetapkan Cimahi sebagai Garnisun militer Belanda. Langkah berikutnya, adalah memindahkan Departemen Pertahanan (Departement van Oorlog/DVO)dari Batavia ke Bandung. Pada awal abad ke-20, persiapan pemindahan pusat militer Hindia belanda ke Bandung terus dilakukan. Gedung Departemen Pertahanan mulai dibangun di Bandung pada tahun 1908. Departemen Pertahanan secara bertahap telah memindahkan personilnya ke Bandung sejak tahun 1916 dan mulai menetap pada tahun 1920 (Kunto, 1984:250-251). Sejak saat itu, Departemen Pertahanan berpusat di Bandung dan Panglima KNIL (Legercommandant Koninklijke Nederlands-Indiischr Leger) juga berkantor di Bandung.
Sebagai pusat kekuatan militer Hindia Belanda di Nusantara, Bandung menjadi pilihan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh saat mengungsikan pemerintahan sipil dari Batavia di akhir Februari 1942 ketika posisi Belanda semakin terdesak oleh bala tentara Jepang. Pemilihan tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan matang, terutama didasarkan pada tingkat keamanan yang lebih baik dibanding kota-kota lainnya di Nusantara.
Kedudukan Bandung sebagai “kunci” terakhir pemerintahan sipil dan pertahanan militer kolonial Belanda di Nusantara merupakan salah satu alasan penyerbuan Jepang ke Bandung setelah sebelumnya berhasil menduduki Batavia (Suganda, 2008:108). Pasukan Belanda harus mengakui keunggulan pasukan Tentara ke-16 bala tentara Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Immamura setelah melalui pertempuran sengit dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Melalui perjanjian yang berlangsung di Pangkalan Udara Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pasukan Jepang dilakukan pada tanggal 10 Maret 1942 di Balaikota Bandung.
Berkenaan dengan rencana pemindahan pusat pertahanan ke Bandung, Belanda berupaya melengkapi berbagai fasilitas pendukung, termasuk sarana transportasi yang menghubungkan Bandung. Menjelang pemindahan pusat pertahanan ke Bandung, pemerintah Belanda melalui perusahaan Kereta Api (Staats Spoorwegen) pada pertengahan abad ke-19 mulai membangun jaringan jalan Kereta Api menuju Bandung yang kemudian dilanjutkan ke Cilacap yang merupakan pintu masuk pulau Jawa di bagian Selatan. Pembangunan jaringan jalan kereta api tersebut selain diperuntukkan untuk kepentingan perekonomian, yaitu memperlancar pengangkutan hasil perkebunan, juga dapat berfungsi sebagai sarana transportasi militer. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kartodirdjo (1987) bahwa “Perluasan jaringan jalan Kereta Api didsarkan bukan hanya pada kepentingan ekonomi semata, melainkan juga menyangkut masalah pasifikasi (penguasaan) daerah yang banyak mengalami pergolakan dan pembukaan daerah-daerah dari isolasi” (Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997:69).
Pada tulisan ini diuraikan bagaimana keberadaan Jalan Kereta Api mempunyai nilai strategis bagi pertahanan pemerinatah kolonial Belanda. Untuk membahasnya dipergunakan pendekatan keruangan yang merupakan pendekatan khas geografi.

Pembangunan Jalan Kereta Api
Sejarah perkereta-apian di Indonesia tidak terlepas dari usaha pemerintah Kolonial Belanda dalam memperlancar transportasi dan komunikasi antar kota. Keberadaannya dapat mendukung keberhasilan politik Tanam Paksa yang diberlakukan Belanda di tanah Jawa pada abad ke-19, sehingga jalur jalan kereta api dibangun untuk tujuan pengangkutan hasil perkebunan dari daerah penghasil ke perkotaan atau pelabuhan. Keberadaannya telah mampu mempercepat pertumbuhan kota-kota perkebunan yang berada di pedalaman pulau Jawa. Selain itu, pembangunan Jalan Kereta Api juga diarahkan untuk memperlancar mobilitas pasukan militer. Hal ini tercermin dalam salah satu syarat pemberian konsesi prmbngunan Jalur rel Kereta Api kepada pihak swasta agar disesuaikan dengan arahan Menteri Urusan Jajahan Hindia Belanda, Fransen van De Putte yang menginginkan agar Jalur rel Kereta Api Semarang – Solo – Yogyakarta diperluas dengan lintas cabang di Kedungjati menuju Ambarawa. Permintaan ini didasarkan, bahwa di Ambarawa terdapat Benteng Willem I yang mempunyai arti penting bagi militer Belanda (Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997 :53).
Pembangunan Perkereta-apian di Indonesia diawali dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di desa Kemijen, Jum'at tanggal 17 Juni 1864, oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh 'Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij' (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867. Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan Kereta Api antara Kemijen-Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan Kereta Api di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan kereta api antara 1864 - 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 km (Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997)
Pembangunan Perkereta-apian di wilayah Jawa bagian Barat walau bukan yang pertama di Nusantara, namun keberadaannya mempunyai nilai strategis bagi pertumbuhan perekonomian kota-kota perkebunan di pedalaman Pulau Jawa, karena keberadaan kereta api dapat mempermudah pengangkutan hasil perkebunan dan pertanian yang sebelumnya sulit untuk dilakukan. Sebagai salah satu contoh, Bandung berkembang pesat setelah dibangunnya jalur Kereta Api Batavia – Bandung – Cilacap dan menjadi kota persinggahan bagi para penumpang dari Batavia yang menuju ke Surabaya, karena di Bandung mereka melakukan alih kereta (stop over) (Kunto, 1984:101).
Pembangunan perkereta-apian di Jawa Bagian Barat selain ditujukan untuk maksud Ekonomi juga dimaksudkan untuk kepentingan pertahanan, yaitu untuk menunjang mobilitas pasukan militer seiring dengan dijadikannya Bandung sebagai Pusat Pertahanan Hindia Belanda pada penghujung abad ke 19 dan diproyeksikan menjadi Pusat Pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad ke-20.


Pembangunan perkereta-apian di wilayah barat Pulau Jawa dimulai dengan dibangunnya Jalan Kereta Api yang menghubungkan Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor) oleh NV NISM, sebuah perusahaan swasta yang mendapat konsesi pembangunan Jalan Kereta Api Semarang – Solo - Yogyakarta. Pembangunannya dimulai pada tanggal 15 Oktober 1869 yang ditandai oleh Upacara yang dihadiri oleh Gubernur Jenderal P. Myer. Dalam pembangunannya, Jalan Kereta Api Batavia – Buitenzorg dilakukan dalam tiga kelompok, yaitu bagian Batavia sepanjang 9.270 m, bagian Mister Cornellis (Jatinegara) sepanjang 20.892 m, dan bagian Buitenzorg sepanjang 28.344 m. Pembangunan di semua bagian dilakukan secara serentak, namun karena berbagai alasan akhirnya pembangunan Jalur tersebut dibangun secara bergelombang dan dibuka untuk umum juga secara bergelombang. Pada tanggal 31 Januari 1883, secara resmi Jalur Batavia – Buitenzorg dibuka pemakaiannya untuk umum secara keseluruhan. Pada tahun 1913, secara resmi Jalur ini dibeli oleh Staats Spoorwegen (Perusahaan Kereta Api milik Pemerintah) dari NV NISM walaupun kesepakatan harga sudah disepakati sejak tahun 1881 dan rencana pembelian sudah muncul pada tahun 1877 saat SS akan membangun Jalur Rel Kereta Api Buitenzorg – Bandung. Dengan beralihnya kepemilikan jalur Batavia – Buitenzorg, maka jalur Batavia – Bandung sampai Cilacap dikelola oleh Staats Spoorwegen (Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997 :56-75)
Ruas Jalan Kereta Api, Batavia – Boitenzorg merupakan merupakan jalur penting bagi upaya pengembangan perkereta-apian di Jawa Barat. Staats Spoorwegen melanjutkan pembangunan Jalur jalan kereta api ke Sukabumi terus ke Cianjur dan Bandung. Pada tahun 1884 Jalan Kereta Api sudah menghubungkan Batavia – Bandung dan untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Mei 1884 kota Bandung disinggahi oleh Kereta Api, sedangkan Stasiun Bandung baru resmi dioperasikan pada tanggal 16 Juni 1884 (Suganda, 2008:194-195; Kunto, 1984:97).
Tidak hanya sampai di Bandung, pembangunan Jalan Kereta Api terus dilakukan oleh Staats Spoorwagen ke arah timur. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 November 1894 jalan rel Kereta Api secara resmi menghubungkan kota Bandung dengan kota Cilacap yang merupakan pelabuhan laut di pantai selatan Jawa (Suganda, 2008:116). Jalur ini sekaligus menghubungkan Batavia - Bandung – Yogyakarta – Surabaya dengan angkutan Kereta Api (Kunto, 1984:115-116) dan Bandung sebagai tempat penggantian kereta (stop over), baik untuk penumpang asal Batavia maupun penumpang asal Surabaya atau Yogyakarta. Perjalanan dari Bandung ke Surabaya dilayani oleh dua formasi kereta cepat, yaitu kereta cepat malam (Nacht Trein) dan kereta cepat siang atau Eendagsche (sehari perjalanan) (Kunto, 1984:101).
Pada pengerjaan pembangunan Jalan Kereta Api ruas Bogor – Sukabumi – Cianjur - Bandung, walau dikerjakan oleh Perusahaan Negara, Staat Spoorwagen namun tetap bekerja sama dengan pengusaha perkebunan setempat. Hal ini terlihat dalam pembangunan jalur Sukabumi – Cianjur, tepatnya di perbukitan Gunung Keneng desa Cibokor Cianjur yang medannya cukup berat karena harus membobok bukit untuk dijadikan terowongan. Pembangunan terowongan tersebut disanggupi oleh pengusaha perkebunan teh Cibokor, yaitu Van Beckman. Kesanggupan tersebut didasarkan pada rasa optimisnya bahwa keberadaan jalur Kereta api akan mempermudah pengangkutan hasil perkebunan. Pembangunan terowongan Lampegan yang panjangnya sekitar 670 meter dengan tinggi 6 meter dan lebar bagian bawah 4 meter berlangsung selama tiga tahun, yaitu dari tahun 1879 sampai tahun 1882. Sekitar 200 meter ke arah timur dari mulut terowongan Lampegan didirikan Stasiun Lampegan (Suganda, 2009:195,205). Stasiun ini jelas diperuntukkan bagi stasiun untuk memuat hasil perkebunan Cibokor untuk selanjutnya diangkut ke gudang-gudang di pelabuhan.
Selain melalui Buitenzorg – Sukabumi – Cianjur, jalan Kereta Api Batavia – Bandung juga dibangun melalui Cikampek dan Purwakarta. Jalur jalan Kereta Api ini mempunyai panjang 175 km yang terbagi menjadi Jalur datar Batavia – Purwakarta sepanjang 102 km, Jalur Pegunungan Purwakarta – Padalarang sepanjang 56 km dengan kelandaian 16%, serta Jalur Padalarang – Bandung sepanjang 17 km dengan kelandaian 10%. Secara resmi, jalur Kereta Api Batavia – Bandung lewat Cikampek mulai dibuka pada tanggal 2 Mei 1906, satu bulan setelah diresmikannya Gemeente Bandung pada tanggal 1 April 1906. Keberadaan Jalur ini sekaligus mempersingkat waktu perjalanan Batavia - Bandung menjadi 2 jam 45 menit yang sebelumnya melalui Sukabumi – Cianjur mencapi sekitar 6 jam (Kunto, 1984:101; Suganda, 2008:200-201).
Selesainya ruas jalan Kereta Api Batavia – Bandung melalui Cikampek menjadikan assibilitas dari dan menuju Bandung semakin terjamin. Waktu tempuh Batavia – Bandung menjadi lebih singkat, yaitu sekitar 2 jam 45 menit yang sebelumnya mencapai 6 jam dengan angkutan Kereta Api melalui Jalur Sukabumi dan 2 hari lebih dnegan mempergunakan kereta kuda melalui Jalan Raya Pos. Kondisi ini menjadikan keberadaan Bandung semakin strategis dari segala sisi kehidupan, termasuk sisi militer karena jika diperlukan maka pasukan militer yang dipusatkan di Bandung dapat dengan cepat membantu pertahanan di Batavia.
Pemindahan pusat pertahanan ke Bandung mendorong pemerintah Hindia Belanda membangun berbagai fasilitas pendukung militer di kota Bandung. Secara bertahap Artilerie Constructie Winkel (ACW) yang didirikan di Surabaya pada tahun 1808 dipindahkan ke Bandun pada tahun 1918; Projectiel Fabriek (PF) yang didirikan tahun 1808 di Semarang dipindahkan ke Bandung pada tahun 1923; Instalasi werkplaats voor Draagbare Wapenen (WDW) yang didirikan tahun 1845 di Jatinegara dipindah ke Bandung pada tahun 1922; Pyrotechnische Werkplaats (PW) yang didirikan pada tahun 1850 di Surabaya dipindahkan ke Bandung pada tahun 1924. Semua Instalasi Industri Pertahanan tersebut dilebur menjadi satu, yaitu Artilerie Inrichtingen (AI) yang dibangun di kawasan Kiaracondong Bandung (Kunto, 1984; Suganda, 2008).

Analisis Peranan Keberadaan Jalan Kereta Api terhadap Pertahanan Hindia Belanda
Strategi merupakan cara atau upaya untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan secara maksimal sarana/prasarana yang tersedia [http://cenya95wordpress.com]. Melalui konsep strategi tersebut, kekurangan atau kelemahan, bahkan kesulitan bukan alasan untuk tidak tercapainya tujuan, namun semua kekurangan dan kelemahan harus menjadi potensi bagi tercapainya tujuan.
Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, teori Geostrategis masih didominasi oleh teori kekuatan lautan yang mengemukakan bahwa lautan merupakan jalan penghubung antar satu benua dengan benua lain yang jaraknya berjauhan sehingga negara yang mampu menguasai lautan, maka dia akan menguasai dunia. Kekalahan dari Inggris pada tahun 1811 menghasruskan Belanda angkat kaki dari Nusantara. Kondisi ini memunculkan rencana untuk memindahkan pusat pertahanan ke tempat yang tersembunyi di pedalaman namun tetap dapat melindungi pusat pemerintahan di Batavia.
Bandung berada di daerah pedalaman dengan kondisi Geografis yang ekstrim, yaitu berada di daerah cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dengan punca-puncaknya yang tinggi dan lembahnya yang dalam. Kawasan ini merupakan zona depresi antar montana yang memisahkan Pegunungan Utara dan Pegunungan Selatan Pulau Jawa (Bemmelen, 1949). Pada awalnya Bandung dianggap oleh Belanda kurang memiliki nilai strategis jika dibandingkan dengan kota-kota pelabuhan di Utara pulau Jawa. Namun pandangan tersebut mulai berubah ketika Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Dia mulai mempertimbangkan pentingnya posisi Bandung bagi pertahanan Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan yang rutenya melalui dataran tinggi Bandung walaupun medannya sangat berat.
Uraian tersebut menunjukkan kondisi alam dengan topografi ekstrim yang pada awalnya dianggap sebagai kelemahan karena sulit dijangkau namun justru menjadi faktor pendukung bagi pertahanan karena posisinya yang terlindung dan jauh dari pantai.
Berdasarkan teori Aristoteles, bahwa barang siapa yang tidak berani menyerang lawannya, berarti dia akan menjadi mangsa lawannya tersebut (Hidayat dan Mardiyono, 1983:40). Hal inilah menjadi alasan bagi pemerintah Belanda berupaya memperkuat pasukan militernya di Bandung, yaitu dengan cara memusatkan pasukan militer sekaligus mendekatkan fasilitas pendukung kekuatan militer, yaitu dengan cara memindahkan pabrik senjata dan mesiu yang tersebar di berbagai kota di pulau Jawa dam memusatkannya dalam satu atap, yaitu Artilerie Inrichtingen (AI) yang dibangun di kawasan Kiaracondong Bandung. Selain itu, pembangunan infrastruktur komunikasi dan transportasi guna menjamin kelancaran pengiriman informasi dan pasukan militer juga terus ditingkatkan, serta memanfaatkan berbagai moda transportasi, termasuk moda transportasi Kereta Api.
Pembangunan jaringan Jalan Kereta Api yang menghubungkan Bandung, selain sebagai upaya memperlancar pengangkutan barang dan penumpang, kereta api juga dapat dimanfaatkan untuk mengangkut pasukan dan logistik, karena sesuai dengan teori strategi di atas untuk mencapai tujuan segala potensi harus dimanfaatkan, dalam hal ini termasuk pemanfaatan kereta api untuk kepentingan pertahanan. Kondisi ini dapat terlihat dari diambil alihnya jalur utama kereta api di pulau Jawa yang sebelumnya sebagian dikuasai oleh pihak swasta tujuannya tiada lain agar perjalanan kereta api tidak terputus-putus karena harus berganti kereta sesuai pengelolanya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Mahan maupun Mac Kinder, bahwa komunikasi dan pergerakan sangat penting dalam peperangan (Hidayat dan Mardiyono, 1983:70).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak bahwa pemindahan pusat pertahanan Hindia Belanda di Pulau Jawa ke Bandung di dasarkan pada posisi geografis dan geostrategis Bandung yang menguntungkan, yaitu dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan terjal yang dapat menjadi benteng alam ketika diserang musuh. Kondisi ini diperkuat dengan akses masuk Bandung yang minim mempermudah militer mengawasi gerak maju pasukan musuh yang bergerak masuk menuju Bandung.
Pembangunan jaringan Jalan Kereta Api Batavia – Bandung yang hampir sejajar dengan jalan raya yang telah ada (jalan raya pos) menunjukkan bahwa selain diarahkan untuk memudahkan pengangkutan bahan bangunan ketika membangun jalan keret api juga diarahkan sebagai bentuk efektifitas pertahanan karena dengan keberadaan jalan kereta api yang sejajar dengan jalan raya akan memudahkan pengawasan militer terhadap berbagai pergerakan yang menuju atau keluar Bandung. Pengawasan tersebut dilakukan melalui bangunan-bangunan pertahanan yang sengaja dibangun di daerah perbukitan sekitar Bandung.

Penutup
Sebelum Daendels datang ke Indonesia dan menjadi gubernur Jenderal, Bandung hanyalah kampung kecil di tengah belantara tropik pulau Jawa dan menjadi bawahan distrik Ujung Brung. Pembangunan Jalan Raya Pos Anyer – Panarukan yang melalui Bandung telah menjadikan kawasan ini strategis dan Ideal sebagai pertahanan terakhir jika diserang musuh.
Pembangunan jaringan Jalan Kereta Api yang getol dilakukan pemerintah kolonial Belanda di pertengahan abad ke-19 ditujukan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi semata, yaitu memudahkan pengangkutan hasil perkebunan, namun juga diarahkan untuk meningkatkan pertahanan karena kelancaran komunikasi dan transportasi sangat diperlukan dalam peperangan. Pengungsian warga sipil dan pemerintahan ke tempat yang relatif lebih aman dan terlindung merupakan salah satu fungsi yang diharapkan dapat dilakukan oleh Kereta Api, selain fungsi pertahanan lainnya yaitu sebagai sarana pengangkut massal pasukan militer dan perlengkapan perang yang menyertainya.
Setelah selesai pembangunan Jaringan Jalan kereta Api Batavia – Bandung pada tahun 1884, pembangunan jaringan jalan kereta api dilanjutkan ke Cilacap, pelabuhan samudera di selatan Jawa, yangs secara resmi mulai digunakan untuk angkutan umu pada tanggal 1 November 1894. Tidak lama berselang, tepatnya tahun 1896 Cimahi ditetapkan sebagai lokasi Garnisun militer Belanda. Selanjutnya pada awal dekade abad ke-20, sesuai dengan saran HF Tillema agar pusat pemerintahan dipindah ke Bandung, maka pada tahun 1916 pembangunan Departemen Pertahanan (Departement van Oorlog/DVO) mulai dipindah ke Bandung, dan pada tahun 1920 pemindahan tersebut selesai. Keberadaan pusat pertahanan di Bandung, juga diperkuat dengan dipindahkannya pabrik kesenjataan dan peralatan militer yang sebelumnya tersebar di beberapa kota di pulau Jawa, yaitu Batavia, Semarang, dan Surabaya ke Bandung yang dinauingi oleh satu Industri Pertahanan, yaitu Artilerie Inrichtingen (AI). Pemindahan pabrik persenjataan dan peralatan militer tersebut dilakukan secara bertahap dan selesai pada tahun 1924 (Kunto, 1984, 1986; Kartodiwirio, 2006; Suganda, 2009).
Pembangunan jalan kereta api menuju Bandung tidak berhenti hanya melalui Boitenzorg – Sukabumi – Cianjur, karena dibangun juga jalur jalan Kereta Api Batavia – Bandung melalui pantai utara Jawa Barat, yaitu melalui Cikampek – Purwakarta – Padalarang. Jalur jalan kereta api ini semakin mempersingkat hubungan transportasi Batavia – Bandung yang sebelumnya lebih dari dua hari bila mempergunakan kereta kuda, kemudian sekitar enam jam dengan menggunakan kereta api jalur Boitenzorg – Sukabumi – Cianjur, menjadi hanya 2 jam 45 menit.
Secara Geografis dan Geostrategis, pembangunan Jaringan Jalan Kereta api mempunyai nilai strategis bagi pertahanan Hindia Belanda di pulau Jawa, karena menurut Mahan maupun Mac Kinder, pergerakan yang cepat sangat diperlukan oleh pasukan militer apalagi ketika menghadapi peperangan (Hidayat dan Mardiyono, 1983:70). Selain itu, keberadaan angkutan massal yang cepat akan dapat dengan segera mengungsikan warga sipil dan pemerintahan ketika posisi semakin terdesak.

Daftar Pustaka
Bandung Tempo Doeloe dalam http://www.cingciripit.wordpress.com [diakses : 28-03-2010]
Bemmelen, R.W.V. 1949. The geology of Indonesia, The Hague : Martinus Nijhoff.
Bunker Cipada dalam http://www.bentengindonesia.org/benteng.php [diakses : 03-03-2011]
Daljoeni, N. 1991. Dasar-dasar Geografi Politik. Bandung : Alumni.
Hidayat, Imam dan Mardiyono. 1983. Geopolitik. Surabaya : Usaha Nasional
Kartodiwirio, Sudarsono K. 2006. Bandung : Kilas Peristiwa di mata Filatelis Sebuah Wisata Sejarah. Bandung : Kiblat Buku Utama.
Kodam III Siliwangi dalam http://1.bp.blogspot.com [diakses : 20-02-2011]
Konsepsi Strategi Militer untuk Mewujudkan Hannas yang Tangguh dalam http://cenya95.wordpress.com [diakses : 10-12-2010]
Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandung Tempo Doeloe. Bandung : Granesia
Kunto, Haryoto. 1986. Semerbak Bunga di Bandung Raya. Bandung : Granesia
Pemerintah kota Cimahi. Sejarah kota Cimahi dalam http://www.cimahikota.go.id [diakses : 09-03-2011]
Suganda, Her. 2008. Jendela Bandung : Pengalaman bersama Kompas. Jakarta : Penerbit buku Kompas
Sumaatmadja, N. 1988. Studi Geografi, Suatu pendekatan dan Analisa Keruangan.. Bandung : Alumni.

Taman Ganeca, Taman Monumen di kota Bandung

ku: Iwan Hermawan

Panunjuk arah jeung luhurna Gunung nu aya dipasang di tembok panggung taman Ganeca nu nepi ka kiwari masih aya. (Sumber : Dok. Nunulis, 2010)

Keur urang Bandung atawa tukang ulin ti luar kota pasti geus teu asing ka ngaranan jalan Ganeca, jalan anu ngahubungkeun Jalan Tamansari jeung Jalan Dago anu dina poe pere sok pinuh kunu ngadon ulin, ngadon naek kuda atawa delman puputeran di sabudeureun jalan Ganeca bari ngararasakeun hawa seger kota Bandung anu masih bisa dirasakeun di kawasan ieu. Sedeng dina poe biasa (lain poe pere), ieu jalan rame ku mahasiswa anu karuliah di ITB.

Lingkungan jalan Ganeca ngarupakeun saeutik diantara oase anu masih nyesa di kota Bandung, can kagusur ku rupa-rupa kapentingan anu nga-atasnamakeun pangwangunan. Tangkal-tangkal gede anu umurna geus kolot masih rajeg ngabaris di dua sisi jalan ngiuhan nu lalar liwat di handapna.

Jalan anu linduh ku tatangkalan, oge dilengkepan ku taman anu lumayan lega, legana kurang leuwih 9.607 m² sarta pinuh ku tutuwuhan perdu jeung tempat paranti diuk atawa nangkring ngararasakeun hiliwirna angin beurang di tengang kasibukan patalimarga. Taman ieu diwanoh ku masarakat ngaranna taman Ganeca, sarua jeung ngaran jalan anu aya di hareupeunna. Taman anu nyambungkeun jalan Ganeca jeung Jalan Gelap Nyawang, diwatesan ku Masjid Salman di beulah wetan sarta Jalan Skanda di beulah kulon, bentukna lonjong (oval) sarta dilengkepan ku balong buleud lengkep jeung cai muncrat. Balong cai muncrat pernah dileungitkeun, ngan dina renovasi jeung revitalisasi taman ganeca taun 2003 dimunculkeun deui kalawan diwangun buleud sarta leuwih luhur ti lahan sabudeuren. Hanjakal ieu balong teu dipiara kalawan bener, caina hejo ku lukut sarta dasarna pinuh ku leutak. Lian ti eta cai muncrat geus teu dipungsikeun. Hal ieu katiten tina ayana jukut nu jaradi dina munara paranti kaluarna cai muncrat.

Pikeun asup ka ieu taman, panto utama aya di beulah kaler jeung kidul, di Jalan Ganeca jeung di Jalan Gelapnyawang. Lian ti eta oge aya panto leutik di beulah wetan, ti masjid Salman sarta di beulah kulon, ti jalan Skanda. Satutasna di renovasi jeung direvitalisasi taun 2003, taman Ganeca oge dilengkepan ku jalur husus pikeun nu nyandang cacat anu posisi na di deukeut panto gerbang utama. Hal ieu nembongkeun yen ieu taman disadiakeun pikeun warga kota ti sakabeh golongan, tanpa aya perbedaan.

Aktipitas masarakat di ieu taman lumayan rame jeung rupa-rupa, lamun poe minggu pinuh ku barudak sakola jeung mahasiswa anu aktip di Masjid Salman ngadon ngariung dina kelompok-kelompok leutik nyawalakeun jeung diajar kaagamaan. Lian ti eta, sapopoena di ieu taman loba aktipitas rekreasi anu dilakukeun ku masarakat ti rupa-rupa kalangan. Barudak leutik ngadon maen bal bari papanasan atawa huhujanan, ibu-ibu ngora anu ngadon ngasuh budakna bari ngarumpi jeung papadana, mahasiswa jeung mahasiswi anu ngadon diskusi atawa saukur ngareurehkeun awak bari maca, atawa bapa-bapa jeung pamuda anu ngadon nguseup di balong cai muncrat, oge teu tinggaleun tukang dagang anu mangkal di luareun pager taman sarta tukang dagang ngider anu nawarkeun dagangan ka pangunjung ngarupakeun pamandangan ilahar di ieu taman. Nilik kana rupa-rupa aktipitas anu dilakukeun di ieu taman, tembong kumaha pentingna ieu lahan pikeun aktipitas rekreasi jeung sosial warga masarakat Bandung.

Taman Monumen
Dina awal abad ka-20, pamarentah kolonial Walanda mimiti nerapkeun pola tata ruang kota anu dikenal “Indische Koloniaale Stad” (kota kolonial di Hindia Walanda) pikeun ngamorderenkeun kota-kota gede di Indonesia, kaasup Bandung. Pola anu diterapkeun ku Walanda harita ditujukeun pikeun ngarancang, ngawangun jeung ngamekarkeun sabagean wilayah kota nu geus aya. Kawasan pamekaran kota sok disebut “kota anyar” (Nieuw Wijk) ngarupakeun kawasan anu husus dicadangkeun pikeun padumukan warga turunan Eropa, sedengkeun kawasan padumukan kaum pribumi mah ukur ditata liwat program panataan kampung atawa “Kampong-verbetering” (Kunto, 1986:215-216).

Numutkeun catetan sajarah, taman Ganeca diwangun taun 1919 ku Gemeente (pamarentah Kotapraja) Bandung pikeun ngalengkepan sarana prasarana kota Bandung. Lian ti pikeun tempat ulin warga kota, taman anu perenahna di hareupeun kampus Technische Hogeschool – THS (ITB, ayeuna) jeung dingaranan Ijzermanpark diwangun pikeun mieling Dr. Ir. Jw. Ijzerman anu gede jasana dina ngamajukeun dunya atikan, khususna widang tehnik, di Hindia Walanda pangpangna kota Bandung sarta gigih dina merjuangkeun ngadegna Technische Hogeschool – THS (ITB, ayeuna). Pikeun cirina, di gerbang taman dipasang patung dada Dr. Ir. J.W. Ijzerman nu nepi taun 1950an patung eta masih nangtung, taun 1960 patung dada Ijzerman diganti ku patung Ganeca sarua jeung ngaran jalan anu aya di hareupeun taman. Mun ayeuna neangan patung Ganeca, komo deui patung Ijzerman di taman Ganeca geus moal kapanggih deui, sabab geus robah jadi patung “tekno” rangka kubus tina baja tahan karat.

Dr. Ir. Jw. Ijzerman ngarupakeun pagawe di Jawatan Kareta Api Nagara (Staats Spoorwegen-SS) anu masing geus kolot, umur geus ucang-ucang kana jugang, masih mingpin pangwangunan jalur rel kareta api Batavia – Bandung liwat Purwakarta. Kurangna tanaga ahli dina pangwangunan rel kareta api “Preangerlijn” taun 1880-1886 ngadorong Ijzerman sabatur-batur ngirim petisi ka Pamarentah Pusat di Walanda anu eusina sangkan di Hindia Walanda bisa dibuka Paguron luhur bidang Tehnik pikeun kabeh golongan masarakat, kaasup kaum pribumi. Taun 1919 kalawan gawe bareng Kementrian Jajahan (Departement van Kolonien) jeung Insitut Insinyur Karajaan Walanda (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) resmi ngadeg Institut Karajaan pikeun Paguron Luhur Tehnik di Hindia Walanda (Koninklijk Instituut voor hooger technisch onderwijs in Nederland Indie) kalawan modal awal sagede tilu juta gulden injeuman ti pamarentah. Pikeun ngawujudkeun cita-citana, Ijzerman tanpa ragu masrahkeun kabeh tabunganna anu gedena 100.000 gulden pikeun ngeusian dana pangwangunan Paguron Luhur Tehnik rintisannna (Kunto, 1986: 362-363).

Nilik kana bentukna, taman Ganeca boga ciri mandiri anu beda jeung taman-taman lianna di kota Bandung. Nalika dijieun, bentuk jeung gaya taman Ganeca ampir sarupa jeung Taman Tropis Indonesia (Indische Tropische Park) nu dirancang ku Bandoeng Vooruit (kumpulan pariwisata Bandung), bedana masih tembong unsur gaya taman Perancis jeung Italia abad pertengahan nu kaciri tina bentukna anu simetris, nyengked jeung dilengkepan ku susunan tangga di dua belah sisina. Ieu taman dilengkepan oge ku balong cai muncrat di tengahna lengkep jeung kembang tarate. Lian ti eta, boga buruan (panggung) keur nempo taman anu bentukna satengah buleud di panto asup beulah kaler nu posisina leuwih luhur. Anu ngabedakeun Ijzermanpark jeung taman-taman Istana di Eropa abad pertengahan, nyaeta pepelakan anu dipelakna jenis pepelakan tropis. Kondisi ieu beda jeung kaayaan ayeuna sabab geus ngalaman parobahan sababaraha kali, terahir taun 2003 ieu taman direnovasi jeung direvitalisasi ngarah teu tinggaleun jaman, ayeuna di titik pusat taman anu ngarupakeun lapang buleud nu ditembok dijieun tugu tina logam anu diluhurna dipasangan Laptop nu keur muka nyanghareup ka kampus ITB, sarta balong cai muncrat anu pernah diurug diwangun deui ngan posisina leuwih luhur tibatan lahan sabudeurenna. Lian ti eta, bangku-bangku taman dijieun tina beton anu ditiungan ku tatangkalan rambat jeung dipasangan steker listrik pikeun pangunjung anu ngabutuhkeun listrik ngan ayeuna mah geus teu pungsi saukur jadi hiasan bangku. Hal ieu nunjukkeun taman Ganeca pasca renovasi jeung revitalisasi dina taun 2003 konsepna jadi taman anu ngadukung pikeun kagiatan atikan warga Bandung, hususna pelajar jeung mahasiswa. Hanjakal kurang pamiaraan akibatna pungsi taman melenceng tina cita-cita atawa tujuan awal.Kaistimewaan anu kapanggih di taman Ganeca tapi teu aya di taman-taman lianna di Bandung, nyaeta panunjuk arah gunung jeung luhurna ti laut nu aya di sabudeureun Bandung anu bisa dititen ti buruan (panggung) keur nempo taman anu bentukna satengah buleud di panto asup beulah kaler taman Ganeca, nyaeta gunung-gunung anu aya di wetaneun, kiduleun nepi ka kuloneun Bandung. Panunjuk arah ieu dipahat dina marmer segi opat anu dipasang di luhur tembok wates panggung jeung taman. Nepi ka kiwari kondisina masih alus jeung kabaca keneh. Ngaran-ngaran gunung anu bisa dititen ti ieu tempat, nyaeta ti wetan ka kidul : G. Manglayang (1611 m), G. Tampomas (1683 m), G. Mandalawangi (1650 m), G. Graha (1159 m), G. Jaya (2416 m), jeung G. Papandayan (2660 m); sarta ti kidul ka kulon, nyaeta : G. Kendang (2607 m), G. Masigit (2076 m), G. Dayeuhluhur (1010 m), jeung G. Lalakon (970 m). Hanjakal gunung-gunung ieu geus teu katingali ti taman Ganeca, sabab geus loba wangunan di sabudeureun taman Ganeca nu ngahalangan. Mun hayang nempo gunung-gunung anu ngaranna dipahat di taman Ganeca ayeuna mah kudu ka daerah nu leuwih luhur, saperti Dago tee house atawa taman budaya Jawa Barat kitu oge lamun can kahalangan. Namung, pahatan ngaran gunung jeung luhurna nu aya sabudeuren Bandung bisa dijadikeun bahan pikeun urang salaku kolot dina ngawanohkeun kaayaan geografi lingkungan Bandung, hususna ngenalkeun ngaran gunung-gunung anu ngajega di sisi Bandung.

Panutup

Taman Ganeca geus ampir dua abad jadi salah sahiji ruang terbuka hejo kota Bandung. Rupa-rupa aktipitas masarakat dilakukeun di ieu taman geus nembongkeun pentingna ieu taman pikeun kahirupan sosial warga kota Bandung. Hanjakal pamiaraan nu kurang ngajadikeun ieu taman beuki lila beuki kumuh anu lamun terus diantepkeun bakal leungiteun dangiangna jeung pasti warga kota oge bakal males datang ka taman lamun sareukseuk mah, padahal taman ngarupakeun tempat rekreasi anu sipatna terbuka jeung murah anu bisa dirasakeun ku sakabeh lapisan masarakat.

Lamun nilik kana sajarah yen Bandung dijieun kalawan make konsep kota taman, pasti lamun taman-taman anu aya di Bandung dipiara dihade-hade sarta dipertahankeun wujud aslina pasti bakal bisa jadi daya tarik pikeun para wisatawan, boh lokal pon kitu deui mancanagara, daek datang ka ieu kota kalawan tujuanna henteu saukur balanja tapi boga tujuan hayang ngasakeun endahna taman-taman nu aya di kota Bandung. Mudah-mudahan cita-cita urang Bandung hayang boga kawasan hejo anu bisa diakses ku sakabeh warga kota bisa kawujud.

(dimuat dina majalah CUPUMANIK edisi Maret 2011)

BANDUNG SEBAGAI IBUKOTA HINDIA BELANDA

*) Tulisan ini diterbitkan dalam buku "ARKEOLOGI MASA KINI" penerbit : Alqaprint - Jatinangor, Tahun 2010.

Oleh : Iwan Hermawan

Abstract

The city of Bandung was began when daendels built the highways postal (de groote postweg) in 1808. At that time, Bandung nowadays formely was a transferred capital from a place called Krapyak. This transformation had change Bandung become vastly developed place from a remote-tropical village to a centre of governement place in many purpose including as military based exiled capital of Netherlands kingdom.

The planing of Bandung as the Netherland Indische capital, has also encouraged the Dutch government to centralized their military forces in area nearest of Bandung, ie by making Cimahi as the center of the Dutch military, and The weapons and Munitions factories were moved to Bandung, and built the defense buildings in Sumedang.

Kata Kunci :

Kota Bandung; kolonial Belanda; bangunan pertahanan; pusat pemerintahan.

Pendahuluan

Perjalanan kota Bandung dimulai ketika Gubernur jenderal Daendels (1808-1811) merencanakan pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer di pantai barat Pulau Jawa sampai Panarukan di pantai timur Pulau Jawa pada tahun 1808. Pada masa itu, Bandung merupakan wilayah di pedalaman Pulau Jawa dan menjadi salah satu daerah yang dilalui ruas jalan tersebut. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah untuk memperkuat pertahanan pulau Jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang ketika itu sudah memblokade pelayaran di Laut Jawa. Sebelum pembangunan Jalan Raya Pos, kota Bandung sekarang hanyalah sebuah kampung kecil di tengah belantara hutan tropis yang dikenal dengan sebutan Tatar Ukur. Pusat pemerintahan kabupaten Bandung pada masa itu adalah Krapyak, sebuah daerah di tepi sungai Citarum sekitar 11 km arah selatan dari posisi Kota Bandung sekarang.

Keberadaan Jalan Raya Pos berhasil merubah wajah Bandung, dari sebuah kampung di tengah hutan belantara menjadi sebuah kota yang terus berkembang hingga menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Sebuah kota yang jika dipandang dari berbagai aspek kehidupan memiliki nilai strategis, terutama secara ekonomi, politik dan militer.

Pembangunan Bandung dimulai ketika Daendels memerintahkan bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk memindahkan ibukota kabupaten Bandung dari Krapyak ke tepi Jalan Raya Pos. Perintah tersebut dilaksanakan oleh bupati dengan pertama-tama mencari lahan yang tepat untuk calon ibukota yang tentunya didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk perhitungan mistik. Setelah mencari lahan untuk ibukota Kabupaten Bandung yang sesuai dengan kriteria gubernur jendral dan persyaratan adat istiadat, akhirnya sebidang lahan di tepian barat Sungai Cikapundung dan di tepi selatan Jalan Raya Pos ditetapkan sebagai bakal pusat pemerintahan kabupaten Bandung.

Dorongan percepatan pembangunan Bandung untuk menjadi sebuah kota juga dilakukan Daendels ketika melakukan inspeksi pembangunan Jalan Raya Pos di sekitar pendopo kabupaten Bandung sekaligus meresmikan jembatan yang melintasi Sungai Cikapundung. Setelah berjalan menyebrangi jembatan yang baru selesai dengan diiring oleh para pejabat, termasuk bupati R.A. Wiranatakusumah II, Daendels menancapkan tongkatnya dan berkata “Zorg, dat als ik terug komhier een stad is gebouwd !” (Usahakan, bila aku datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun).

Pembangunan Bandung yang berjalan dengan pesat telah menjadikan kota ini menjadi salah satu kota strategis di Hindia Belanda, statusnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Mulai dari ibukota kabupaten Bandung, kemudian meningkat menjadi Ibukota Karesidenan Priangan, dan ditingkatkan kembali menjadi Gemeente (kota), Stadsgemeente (kota besar), serta diproyeksikan untuk menjadi Ibukota Hindia Belanda, bahkan pernah diwacanakan untuk menjadi ibukota kerajaan Belanda di pengasingan saat Negeri Belanda berada di bawah pendudukan pasukan Nazi Jerman. Berbagai fasilitas pendukung sebuah kota terus didirikan guna melengkapi kota ini, terutama fasilitas permukiman, gedung perkantoran, kesehatan, perekonomian, dan pendidikan.

Kondisi inilah yang menjadi perhatian penulis dalam mengungkap latar belakang direkomendasikannya Bandung sebagai calon ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia yang dianggap sudah tidak layak sebagai pusat pemerintahan. Untuk menggali data dan informasi yang diperlukan, penulis melakukan studi literatur terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan Sejarah dan Geografi Kota Bandung. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara keruangan sesuai dengan fokus perhatian tulisan ini.

Dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Nusantara

Pembangunan kota Bandung dimulai pada zaman pemerintahan gubernur jenderal Daendels, tepatnya ketika Daendels mengeluarkan perintah kepada Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibukota kabupaten Bandung dari Krapyak (sekarang dikenal dengan nama Dayeuhkolot) ke dekat Jalan raya Pos. Perintah Daendels tersebut disampaikan melalui Surat tertanggal 25 Mei 1810 (Hardjasaputra, 2000).

Perintah pemindahan ibukota kabupaten tersebut, dilaksanakan oleh bupati Bandung dengan langkah nyata, yaitu dengan membangun sarana prasarana penunjang ibukota pemerintahan. Sebelum menempati pendopo yang terletak di tepi barat sungai Cikapundung dan sisi selatan jalan raya Pos, Bupati R.A.Wiranatakusumah II pernah tinggal di Cikalintu (sekarang adalah daerah Cipaganti) dan membangun masjid kaum Cipaganti, kemudian pindah ke kampung Balubur hilir, dan selanjutnya pindah ke Kampung Bogor (sekarang dikenal dengan nama Kebonkawung) yang jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan raya pos dan proyek pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Bandung. Secara resmi perpindahan Ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke Bandung dilaksanakan pada tanggal 25 September 1810 (Hardjasaputra, 2000:121-122).

25 Mei 1810

Pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung dan Parakanmuncang

Setelah memberitahukan dengan surat kepada penguasa Jakarta dan daerah pedalaman Priangan, bahwa ia telah mendengar ketika mengadakan inspeksi yang terakhir, bahwa ibukota Bandung dan Parakanmuncang terletak jauh dari jalan yang baru, sehingga pekerjan pembuatan jalan itu terlambat, oleh karena itu diusulkan untuk memindahkan ibukota tersebut, yaitu (ibukota) Bandung ke Cikapundung dan (ibukota) Parakanmuncang ke Andawadak, kedua tempat itu terletak di jalan besar dan selain itu sangat cocok dan disamping pemindahan yang telah disebutkan juga mengenai beberapa tanaman-tanaman akan dapat ditingkatkan karena lahan yang diusulkan menjadi ibukota dan sekitarnya sangat subur; bilamana keputusan usul mengenai pemindahan ibukota Bandung ke Cikapundung dan Parakanmuncang ke Andawadak tersebut diterima, mohon paduka memberikan otorisasi dan perintah yang harus dilaksanakan.

H.W. Daendels

(Sumber : Hardjasaputra, 2000 : 121)

Sejak selesai dibangunnya Jalan Raya Pos dan ibukota Kabupaten Bandung pindah dari Krapyak ke Bandung, pembangunan di segala bidang tiada berhenti walau sesaat. Setelah Inggris meninggalkan pulau Jawa, kedudukan daerah Priangan yang subur makmur semakin penting bagi perekonomian pemerintah kolonial sehingga berbagai fasilitas pendukung sebuah kota terus dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan penghuninya. Pembangunan tersebut telah merubah wajah Bandung dari sebuah kampung yang berada di pedalaman hutan belantara menjadi sebuah kota yang strategis dan impian setiap orang.

Melihat posisi Bandung yang semakin strategis, pada tahun 1819, Dr. Andries de Wilde mengajukan saran kepada pemerintah Belanda agar ibukota Karesidenan Priangan dipindah dari Kabupaten Cianjur ke Kabupaten Bandung. Alasan pemindahan ibukota tersebut adalah agar dapat memberikan dampak positif dan mempermudah usaha pengembangan wilayah pedalaman Priangan. Usulan tersebut baru direspon oleh pemerintah pada tahun 1856, setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Charles Ferdinand Pahud, memerintahkan pemindahan Ibukota karesidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung. Perintah pemindahan tersebut baru dilaksanakan oleh residen Priangan, Van der Moore, pada tahun 1864 bertepatan dengan meletusnya Gunung Gede yang menggoncang Cianjur (Kunto, 1984:17-18).

Peningkatan status kota Bandung kembali terjadi, yaitu menjadi kotapraja (Gemeente) pada tanggal 1 April 1906. Peningkatan status ini didasarkan pada Undang-undang Desentralisasi(Decentralisatiewet) yang dikeluarkan pada tahun 1903; keputusan tentang Desentralisasi(Decentralisasi Besluit), dan Ordonansi Dewan Kota (Locale Raden Ordonantie) yang dibuat tahun 1905. Penetapan status kota Bandung menjadi Gemeente semakin memperkuat fungsinya sebagai pusat pemerintahan, terutama pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya Gemeente dipimpin oleh Asisten Residen Priangan selaku pimpinan Dewan kota (Gemeenteraad), namun sejak tahun 1913Gemeente dipimpin oleh seorang burgemeester atau walikota (Kunto, 1986:122; Hardjasaputra, 2000:128). Pada tanggal 1 Oktober 1926, Kota Bandung kembali meningkat statusnya menjadiStadsgemeente. Dengan status baru tersebut, Bandung diberi wewenang untuk mengelola kota dan mengurus pemerintahannya sendiri (Kunto, 1986:122).

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921), timbul gagasan untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Gagasan tersebut bermula dari hasil studi tentang kesehatan kota-kota pantai di pulau Jawa oleh H.F. Tillema, seorang Ahli Kesehatan Lingkungan yang bertugas di Semarang. Hasil Studi tersebut menyimpulkan “Kota-kota Pelabuhan di pantai Jawa yang tidak sehat, menyebabkan orang tidak pernah memilih sebagai kedudukan Kantor pemerintah, Kantor Pusat Niaga dan Industri, Pusat Pendidikan dan sebagainya”. Hasil penelitian tersebut tidak mengecualikan Batavia, kota pelabuhan ini kurang memenuhi persyaratan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pada rekomendasi akhirnya, H.F. Tillemamerekomendasikan agar kota Bandung dipilih sebagai Ibukota Hindia Belanda yang baru menggantikan Batavia (Kunto, 1984: 248-249).

Usul pemindahan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung mendapat dukungan dari Prof. Ir. J Klopper, Rektor Magnificus Bandoengsche Technische Hoogeschool (sekarang dikenal dengan nama ITB) dan mulai dilaksanakan pada tahun 1920. Mulai saat itu, perpindahan kantor pemerintah dan Swasta dari Batavia ke Bandung mulai dilaksanakan. Instansi pemerintah yang memindahkan kantor pusatnya ke Bandung adalah Jawatan Kereta Api Negara (SS); P.T.T.; Departement van Geouvernements Bedrijven (GB) yang membawahi Dinas Pekerjaan Umum (BOW), Jawatan Metrologi (Tera), Jawatan Geologi dan sebagainya pindah dari Weltevreden (Gambir), Batavia pada tanggal 1 Januari 1921. Departement GB menempati Gedung Sate, sebuah bangunan yang dibangun dengan memakan biaya sebesar enam juta gulden dan dirancang oleh arsitek J. Gerber. Gedung ini merupakan gedung pemerintahan yang dianggap paling representatif di Hindia Belanda. Perpindahan tersebut disusul oleh pindahnya sebagian Departemen Perdagangan dari Bogor, Kantor Keuangan, Lembaga Cacar yang bergabung dengan Institut Pasteur yang telah berada di Bandung. Guna memperkuat pertahanan kota Bandung, Kementrian Pertahanan (Departement van Oorlog/DVO)secara bertahap telah memindahkan personilnya sejak tahun 1916 dan mulai menetap di Bandung pada tahun 1920 (Kunto, 1984:250-251). Selain itu, secara bertahap mulai tahun 1898 pabrik mesiu di Ngawi dan Pabrik Senjata atau Artillerie Constructie Winkel (ACW) di Surabaya dipindahkan ke Bandung. Pemindahan ini secara keseluruhan selesai pada tahun 1920. (Kunto, 1984:163-164).

Sebagai kota yang disiapkan sebagai Ibukota Hindia Belanda, Bandung melengkapi dirinya dengan Museum Geologi yang dipindah dari Batavia pada tahun 1924. Pada awalnya, Museum tersebut menumpang di Gedung Sate, baru pada tanggal 16 Mei 1929 diresmikan gedung baru yang tidak jauh dari Gedung Sate (sekarang adalah Gedung Museum Geologi). Selain itu, didirikan juga Museum Pos dan Tilpon atau Museum PTT yang menempati salah satu ruang di Gedung Sate (Kunto, 1984:253-254). Kedua Museum tersebut dibangun untuk melengkapi kantor pusat instansi mereka (Jawatan Geologi dan PTT) yang pindah dari Batavia ke Bandung.

Pada tahun 1920 Belanda menentukan Kampung Andir yang letaknya sebelah Barat dari kota Bandung sebagai lokasi lapang terbang baru menggantikan lapangan terbang di Sukamiskin. Alasan pemindahan adalah karena lapangan terbang Sukamiskin letaknya terlalu jauh dari kota Bandung dan secara teknis tanahnya terlalu banyak mengandung air. Pada tahun 1925, pemindahan lapangan udara dari Sukamiskin ke Andir selesai dan tanggal 26 Oktober 1925 resmi dipakai. Pada tahun 1928 di Hindia Belanda didirikan Koninkelijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM), yaitu Perusahaan Penerbangan Kerajaan Hindia Belanda. Rute penerbangan Batavia - Bandung dan Batavia - Semarang dibuka mulai 1 November 1928. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1930 lapangan terbang Andir dijadikan rute akhir bagi penerbangan Belanda - Hindia Belanda. (Koesman, 2002). Rute penerbangan dari Bandung ke Surabaya, Semarang, Palembang dan Singapura dimulai pada tahun 1930 (Kunto, 1986: 259). Uraian tersebut menunjukkan, lapangan terbang Andir sebagai salah satu lapangan terbang yang memiliki posisi penting di Hindia Belanda.

Setelah dihubungkan dengan transportasi udara, hubungan komunikasi radio mulai dikembangkan di Bandung khususnya dan di Hindia Belanda pada umumnya. Hubungan komunikasi radio dari Hindia Belanda ke Negeri Belanda secara resmi dibuka pada tanggal 5 Mei 1923. Hubungan tersebut dilakukan melalui Stasiun Pemancar Radio yang dibangun di lereng gunung Malabar, sedangkan hubungan Radio Telepon dalam negeri dipancarkan melalui stasiun pemancar yang dibangun di Rancaekek (Kunto, 259-262).

Kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda baru pindah ke Bandung pada awal Maret 1942, ketika posisi Belanda di Batavia sudah terdesak oleh Jepang. Melalui perjanjian di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarba van Starkenburg Stakhouwer dan Letnan Jenderal Ter Poorten dilakukan pada tanggal 10 Maret 1942 di Balai Kota Bandung. Sesaat setelah penyerahan kedaulatan, kedua petinggi Belanda tersebut langsung ditawan Jepang dan dikirim ke Formosa (Taiwan) dan akhirnya ke Manchuria (Darsoprajitno, 06-01-2004).

Fakta lain berkenaan dengan pentingnya posisi Bandung namun tidak banyak diketahui dan dipublikasikan, adalah usulan menjadikan Bandung sebagai Ibukota Kerajaan Belanda di pengasingan. Setelah beberapa waktu memimpin pemerintahan Belanda di pengasingan di London, pada bulan Mei 1940 Ratu Wilhelmina disarankan oleh anggota kabinet Belanda, De Geer, untuk mempertimbangkan pemindahan pemerintah kerajaan Belanda dari London ke daerah Belanda sendiri, tepatnya ke Hindia Belanda. Adapun tempat yang direkomendasikan untuk dijadikan sebagai ibukota adalah Kota Bandung dengan alasan Iklimnya mendukung sebagai pusat pemerintahan. Namun sayang, Ratu Wilhelmina keberatan atas usul tersebut dengan alasan : (1) masalah kesehatan, karena secaralangsung pindah ke daerah tropis untuk waktu yang tidak menentu terlalu riskan; (2) secara strategis dan psikologis keberadaannya di London yang letaknya tidak jauh dari Belanda menjadikan Ratu tetap dapat memonitor perkembangan negeri dan rakyatnya; (3) kedudukan London sebagai basis utama kekuatan sekutu sangat menguntungkan bagi Belanda karena Belanda merupakan bagian dari Sekutu (Koesman, 2002).

Pertahanan Hindia Belanda

Mempersiapkan Bandung sebagai pengganti Batavia sebagai ibukota Hindia Belanda sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Gubernur Jenderal H.W. Daendels, yaitu dengan menjadikan Bandung sebagai salah satu daerah yang dilalui oleh rencana pemangunan Jalan Raya Pos walaupun posisi Bandung berada di bagian tengah pulau Jawa, bukan daerah pesisir utara pulau Jawa. Kondisi tersebut menunjukkan, sebagai seorang yang berpengalaman dalam berperang, Daendels memandang posisi Bandung yang kala itu masih berupa hutan belantara sebagai posisi yang ideal sebagai pusat pemerintahan pengganti Batavia di masa depan.

Sejarah membuktikan, pasukan Hindia Belanda yang dikonsentrasikan di kota Pantai, yaitu di Batavia, Semarang, dan Surabaya dengan mudah dapat dipatahkan musuh. Hal ini terlihat ketika armada pasukan Inggris yang dipimpin Lord Minto menyerbu Batavia (4 Agustus 1811) berhasil mengalahkan kekuatan militer Belanda dengan tanpa perlawanan berarti. Pengalaman tersebut melahirkan rencana besar dalam pembangunan militer Hindia Belanda, yaitu memindahkan pangkalan militer Belanda dari daerah pantai ke daerah pedalaman. Adapun daerah yang dipilih sebagai pangkalan militer jaraknya harus dekat dengan Ibukota namun sulit dijangkau musuh (Kunto, 1984:162).

Setelah melalui berbagai pertimbangan maka pada tahun 1896 dipilih Cimahi sebagai Pusat Militer Belanda. Pemilihan tersebut terutama didasarkan pada letak geografis Cimahi yang strategis, yaitu tidak terlalu jauh dari Batavia serta dikelilingi pegunungan tinggi dan terjal. Selain itu, Cimahi berdekatan dengan persimpangan dua jalan penghubung Bandung – Batavia, yaitu Jalan Kereta Api dan dan Jalan Raya Pos. Cimahi berada dekat dengan pertemuan Jalan Kereta Api Bandung – Batavia melalui Cianjur dan jalur Kereta Api Bandung – Batavia melalui Purwakarta. Selain itu, Cimahi juga dekat dengan simpang Jalan Raya Bandung – Batavia melalui Cianjur atau jalan raya pos serta Jalan Raya Bandung – Batavia melalui Purwakarta.

Peresmian Cimahi sebagai Garnisun Militer dilakukan pada bulan September 1896 dengan komandan pertamanya Mayor Infanteri CA van Loenen dan ajudannya Luitenan JA Kohler. Keberadaan pusat pertahanan tersebut didukung oleh keberadaan pabrik senjata yang dibangun di kawasan Bandung (Kunto, 1984:163-164). Untuk memperkuat pertahanan, Cimahi juga dihubungkan jalur Jalan Kereta Api dengan pusat pertahanan Belanda di Samudera Hindia, yaitu Cilacap.

Kebijaksanaan pertahanan Hindia Belanda dapat diketemukan pada Pokok-pokok Dasar Pertahanan yang berlaku mulai tahun 1927. Pada prinsipnya tentara Belanda di dalam kebijaksanaan tersebut lebih ditekankan pada tugas "rust en orde" yaitu penegakan keamanan dan ketertiban di dalam negeri sedangkan pertahanan menghadapi serangan dari luar kurang mendapat perhatian. Belanda nampaknya akan berlindung pada kekuatan Sekutu yaitu Inggris dan Amerika, sehingga keberadaan lapangan terbang Andir lebih difokuskan untuk kepentingan penerbangan sipil. Baru pada tahun 1939 dengan meningkatkan perkembangan politik di Eropa dan Asia, Belanda menyadari perlunya peninjauan kembali kebijakan pertahanan yang telah ada. Salah satunya adalah kekuatan udara perlu dijadikan kekuatan pokok disamping kekuatan laut, sehingga perlu dikembangkan system pertahanan udara. Kebijakan ini menjadikan keberadaan lapangan udara Andir semakin penting karena selain sebagai lapangan terbang sipil juga berfungsi sebagai pangkalan militer. Kondisi ini semakin memposisikan lapangan terbang Andir sebagai salah satu lapangan terbang terpenting di Hindia Belanda (Koesman, 2002). Melalui lapangan terbang ini, evakuasi pejabat militer dan sipil Belanda ke Australia dilakukan ketika posisi Belanda semakin terdesak oleh Jepang serta pulau Jawa tidak mungkin untuk tetap dipertahankan.

Menyadari keberadaan lapangan udara Andir akan menjadi target penyerangan musuh jika terjadi peperangan, Belanda juga mempersiapkan landas pacu cadangan yang berada di luar lapangan udara Andir namun posisinya tidak jauh dari pusat kota Bandung. Landas pacu tersebut harus tersamar agar musuh tidak mudah diketahui musuh. Adapun ruas jalan yang dimaksud adalah jalan Buahbatu, yaitu ruas jalan penghubung kota Bandung dengan kawasan pinggirannya. Jalan tersebut dibangun memanjang membelah persawahan kota Bandung.

Sejarah mencatat, ketika Belanda semakin terdesak dan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal HW Van Mook didampingi perwira intelejen Mayor S.H. Spoor melarikan diri ke Australia dengan pesawat Dakota yang tinggal landas di Jalan Buah Batu karena takut akan pembalasan Jepang (Darsoprajitno, 06-01-2004). Penggunaan jalan buah batu sebagai landas pacu ketika Van Mook keluar dari Bandung, adalah karena landas pacu lapangan udara Andir tidak dapat didarati pesawat akibat gempuran pasukan Jepang. Pelarian Van Mook dan pejabat Belanda lainnya ke Australia dilakukan karena secara realistis sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan pulau Jawa dari serbuan bala tentara Jepang (The Glasgow Herald, 11-03-1942).

Untuk memperkuat pintu masuk Bandung dari arah timur, Belanda membangun basis pertahanan di wilayah Sumedang, sekitar 45 km timur Bandung. Hal ini terlihat dari tinggalan-tinggalan sejarah yang masih bisa dijumpai hingga saat ini, yaitu berupa bangunan-bangunan pertahanan di Gunung Palasari, Gunung Kunci, dan Gunung Gadung/Pasir Laja yang dibangun antara tahun 1914-1918 (Abrianto, 2007).

Bangunan pertahanan di Gunung Palasari berada pada ketinggian 675 mdpl, dibuat di atas permukaan tanah dengan konstruksi beton bertulang dengan ketebalan rata-rata 0,80 m. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau gudang serta sebagai asrama atau barak prajurit; Bangunan pertahanan Gunung Kunci atau Panjoenan, berdiri di puncak sebuah bukit pada ketinggian 500 mdpl. Sebagian bangunan ini berada di dalam tanah dan sebagian lagi di permukaan tanah serta dibuat dengan konstruksi beton bertulang dengan ketebalan rata-rata 0,80 m – 1,60 m. Bangunan pertahanan ini berfungsi sebagai bangunan pertahanan sekaligus sebagai asrama atau barak prajurit serta gudang. Orientasi pertahanan bangunan ini, adalah selatan, barat, dan timur; Bangunan pertahanan di Gunung Gadung atau Pasirlaja, merupakan bangunan pertahanan yang berada pada ketinggian 718 mdpl dan dibangun di bawah permukaan tanah dengan konstruksi beton cor bertulang dan mempunyai ketebalan dinding rata-rata 0,5 – 1,50 m. Bangunan ini berfungsi sebagai pertahanan, gudang/penyimpanan dan barak atau asrama prajurit (Abrianto, 2007).

Letak ketiga bangunan pertahanan tersebut tidak jauh dari Jalan Raya Pos dan orientasi pertahanannya adalah jalan raya tersebut serta fungsinya sebagai markas pasukan dan gudang penyimpanan. Kondisi ini menunjukkan ketiga bangunan pertahanan tersebut merupakan pusat pertahanan pasukan Belanda guna menghambat laju pergerakan militer musuh yang berusaha masuk kota Bandung dari arah timur.

Posisi Strategis Bandung

Pemindahan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung yang direkomendasikan oleh Tillema dan mendapat apresiasi dari pemerintah Belanda menunjukkan Bandung mempunyai kedudukan yang strategis dibanding kota lainnya di pulau Jawa. Hal ini didasarkan pada Iklim di Bandung yang lebih sejuk dibanding Batavia, serta lingkungannya yang lebih sehat dibanding kota-kota pantai. Udara panas di kota-kota pantai dapat mengakibatkan orang cepat lelah dan semangat kerja menurun. Kondisi tersebut berbeda jika ibukota pemerintahan berada di daerah sejuk dimana orang tidak cepat lelah dan semangat kerja tetap bisa terjaga. Selain itu, semangat untuk memindahkan Ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke kota Bandung semakin meningkat setelah Inggris memindahkan Ibukota daerah koloninya di India dari Calcuta ke New Delhi yang berada di daerah pedalaman.

Alasan lain yang menjadi dasar pemindahan ibukota Hindia Belanda ke kota Bandung adalah letak geografis Kota Bandung. Secara geografis, Kota Bandung tidak jauh dari Batavia dan secara geomorfologis berada pada zona depresi antar montana yang merupakan pemisah antara zona pegunungan utara pulau Jawa dengan zona pegunungan selatan pulau Jawa, sehingga topografinya berupa cekungan dengan dataran yang luas di tengah dan dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan di sekelilingnya (Bemmelen, 1949).

Keberadaan pegunungan, perbukitan tinggi dan terjal serta lembah-lembah dalam yang mengelilingi Bandung merupakan keuntungan tersendiri karena bukit, gunung dan lembah merupakan benteng alam yang kokoh melindungi dari serbuan musuh. Selain itu, akses masuk kota Bandung terbatas, yaitu hanya melalui Jalan Raya Anyer – Panarukan (Jalan Raya Pos) yang membentang dari Barat ke Timur membelah dataran Bandung. Terbatasnya akses masuk menjadikan pengelolaan pertahanan kota dapat dikelola dengan lebih baik, karena pemusatan pasukan pertahanan hanya difokuskan di kedua pintu masuk, yaitu di sebelah Barat dan Timur kota Bandung. Di sebelah barat, Belanda membangun pusat militer di Cimahi dan di sebelah timur dibangun benteng-benteng pertahanan di Sumedang.

Keadaan dunia yang masa itu sedang diliputi oleh peperangan, menjadikan posisi strategis secara militer menjadi pertimbangan dalam menentukan ibukota pemerintahan di banyak negara. Kota yang dipilih sebagai pusat pemerintahan, adalah kota yang secara militer berada pada posisi strategis, yaitu berada di daerah yang secara alami terlindung dan mudah dipertahankan, namun sulit dijangkau musuh.

Penutup

Ketika Daendels membangun Jalan Raya Pos, Bandung hanyalah sebuah kampung kecil di tengah belantara tropik pulau Jawa. Daendels berharap di Bandung berdiri sebuah kota dan harapan itu terwujud. Dalam waktu kurang dari lima puluh tahun, Bandung telah menyandang dua fungsi, yaitu ibukota Kabupaten Bandung dan ibukota Karesidenan Priangan menggantikan Cianjur. Memasuki abad ke duapuluh, status Bandung kembali meningkat menjadi sebuah kotapraja (Gemeente) dan terus meningkat menjadi kota dengan status Stadsgemeente seiring dengan semakin maraknya pembangunan di kota ini.

Kemajuan pembangunan infrastruktur di kota Bandung dan letaknya yang strategis, serta kondisi iklimnya yang sejuk telah menjadikan kota ini satu-satunya yang direkomendasikan sebagai ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia yang pada saat itu kondisinya dianggap sudah tidak layak sebagai ibukota. Usulan tersebut disambut pemerintah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang diperlukan guna mendukung sebuah ibukota negara, bahkan kekuatan militer Belanda juga ikut pindah ke sekitar Bandung dan dipusatkan di Cimahi.

Setelah menunggu lebih dari duapuluh tahun sejak kota Bandung direkomendasikan menjadi Ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia, kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda akhirnya pindah ke Bandung pada awal Maret 1942, ketika posisi Belanda di Batavia sudah terdesak oleh Jepang. Namun sayang, kedudukan Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda hanya berlangsung beberapa hari, karena pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Jepang dilakukan di Bandung, tepatnya di gedung Balaikota Bandung (gedung Papak) pada tanggal 10 Maret 1942. Hal ini menunjukkan, secara de facto walau hanya beberapa hari Bandung telah menjadi Ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia.

Daftar Pustaka

Abrianto, O. 2007. Laporan Hasil penelitian Arkeologi Bangunan Pertahanan Masa Kolonial di Kabupaten Sumedang. Bandung : Balai Arkeologi Bandung (Tidak diterbitkan).

Affandie, R.M.A., 1969. Bandung Baheula 1-2. Bandung : Guna Utama

Bemmelen, R.W.V. 1949. The geology of Indonesia, The Hague : Martinus Nijhoff.

Daldjoeni, N. 1988. Geografi Kota dan Desa. Bandung : Alumni.

Daldjoeni, N. 1988. Geografi Kesejarahan 1-2. Bandung : Alumni.

Daljoeni, N. 1991. Dasar-dasar Geografi Politik. Bandung : Alumni.

Darsoprajitno, S. 2004. “Mengenang KAA, Merestorasi Bangunan Lama”. Pikiran Rakyat (06-01-2004).

Hardjasaputra, A.S. 2000. Bandung dalam : Lubis, N.H., dkk. (2000) Sejarah Kota-kota lama di Jawa Barat. Bandung : Alqaprint.

Koesman, H. Aboeng. 2002, “IPTN : Harapan dan Tantangan” dalam http://www.indonesian-aerospace.com/book/d02.htm [diakses tanggal : 28-03-2010].

Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandung Tempo Doeloe. Bandung : Granesia

Kunto, Haryoto. 1986. Semerbak Bunga di Bandung Raya. Bandung : Granesia

The Glasgow Herald. Mar 11, 1942 “Dutch Still Fighting in Java, Dr. Van Mook on Lesson for Australia” dalam http://news.google.com/newspapers [diakses tanggal : 06-04-2010].

Rosidi, A. ed. 2000. Ensiklopedi Sunda . Jakarta : Pustaka Jaya

Sumaatmadja, N. 1988. Studi Geografi, Suatu pendekatan dan Analisa Keruangan.. Bandung : Alumni.

BANDUNG PERNAH JADI IBUKOTA NAGARA

Iwan Hermawan

Bubuka

Dina danget ieu muncul wacana pikeun mindahkeun ibukota nagara ti Jakarta ka luar kota atawa ka luar pulo Jawa sabab dianggap geus teu cocok pikeun pusat pamarentahan. Kamacetan lalu lintas geus jadi bagean tina kahirupan wargana, pon kitu deui banjir geus jadi langganan lamun hujan. Lian ti eta, kondisi geologi pulo Jawa anu labil nyababkeun Jakarta teu leupas tina ancaman lini.

Wacana pikeun mindahkeun ibukota nagara ti Jakarta sabenerna geus muncul ti jaman kolonial Walanda. Tahun 1916 hasil panalungtikan HF Tillema, ahli kasehatan ti Semarang nunjukkeun yen Batavia (Jakarta ayeuna) sacara kasehatan geus teu layak jadi puseur pamarentahan Hindia Walanda. Manehna ngarekomendasikeun Bandung pikeun puseur pamarentahan sabab leuwih sehat tinimbang Batavia, lian ti eta Bandung masih deukeut jeung Batavia dibanding kota sejenna. Nya ti harita mimiti disiapkeun Bandung pikeun puseur pamarentahan, gedong-gedong pamarentahan hiji-hiji diwangun. Sanggeus beres, sawatara kantor pamarentah jeung kantor pausahaan swasta mimiti parindah ti Batavia ka Bandung.

Daendels nyiapkeun Bandung pikeun Puseur Pamarentahan

Sanggeus ngaliwatan perjalanan panjang, tanggal 5 Januari 1808 Daendels turun di palabuhan Anyer, henteu di Batavia. Manehna milih neruskeun perjalanan ka Batavia liwat darat dibanding laut, sabab ngahindar tina blokade Inggris. Perjalanan ti Anyer ka Batavia dilakukeun Daendels make kareta kuda anu meakeun waktu salila opat poe. Datangna Daendels ka pulo Jawa mawa pancen ti Raja Walanda harita, Louis Napoleon, pikeun jadi Gupernur Jenderal Hindia Walanda. Salah sahiji pancen anu diembanna nyaeta mertahankeun pulo Jawa sangkan henteu nepi ka rag-rag kana kakawasaan Inggris.

Salaku prajurit anu loba pangalaman di medan perang, Daendels nganggap posisi Batavia anu di sisi laut kurang aman sabab gampang diserang Inggris. Keur mertahankeun pulo Jawa manehna marentahkeun nyieun jalan raya pos anu ngahubungkeun kota-kota palabuhan di pulo Jawa. Tujuanna ngarah lalu lintas pasukan leuwih gancang lamun Inggris jadi nyerang pulo Jawa, sabab moal mungkin menta bantuan atawa ngirim pasukan ka tempat perang ngagunakeun jalur laut anu harita masih diblokade.

Salah sahiji wilayah anu diliwatan jalan raya pos nyaeta Bandung anu posisina di tengah-tengah pulo Jawa, diapit ku dua jalur pagunungan pulo Jawa, nyaeta pagunungan kaler jeung pagunungan kidul pulo Jawa. Tangtu aya hiji alesan kunaon Jalan raya Pos dipengkolkeun heula ka tengah ngaliwatan Bandung terus ka cirebon, anu aya di basisir kaler. Ti Cirebon nepi ka Panarukan, jalan raya pos mapay basisir kaler pulo Jawa ngaliwatan kota-kota palabuhan sapanjang pulo Jawa. Numutkeun nu nulis, Daendels ngaliwatkeun jalan raya pos ka Bandung pikeun strategi pertahanan. Bandung anu aya di daerah pagunungan ngarupakeun daerah anu cocok pikeun panyumputan atawa pangungsian lamun Batavia anu ngarupakeun puseur pamarentahan Hindia Walanda diserang Inggris. Hal ieu disababkeun, Bandung teu pati jauh ti Batavia, daerahna nyumput dihalangan ku benteng alam, sarta gampang dipertahankeun dimana akses ka Bandung saukur ngaliwatan jalan raya pos.

Numutkeun paparan di luhur, tetela jauh samemeh Tillema mere rekomendasi pikeun mindahkeun puseur pamarentahan ti Batavia ka Bandung, Daendels geus boga niatan pikeun mindahkeun puseur pamarentahan ti Batavia ka tempat anu leuwih aman sacara militer namung jarakna teu pati jauh ti Batavia.

Bandung jadi Ibukota

Tanggal 25 September 1810 jadi tonggak sajarah pikeun kabupaten Bandung, sabab dina tanggal eta ibukota kabupaten Bandung resmi pindah ti Krapyak (Dayeuhkolot) ka sisi walungan Cikapundung kiduleun Jalan Raya Pos. Ti saprak harita Bandung robah beungeut, kampung leutik tengah leuweung jadi puseur dayeuh, Ibukota kabupaten Bandung. Taun 1854 setatus Bandung naek jadi ibukota Karesidenan Priangan, terus robah deui jadi gemeente (kotapraja) dina tahun 1906. Setatus ieu terus undak nepi puncakna rencana Gubernur Jenderal Hindia Walanda boga niat hayang ngantor di Bandung nurutkeun kana saran HF. Tillema.

Taun 1920an, wangunan keur pikantoreun pamarentah Hindia Walanda geus jlug-jleg nangtung kalawan gagah anu saterusna dipungsikeun pikeun nampung departemen-departemen pindahan ti Batavia. Najan sabagian gede kantor-kantor pamarentah geus pindah ka Bandung, hanjakal Bandung henteu sacara resmi dijadikeun pusat pamarentahan sabab Gupernur Jenderal Hindia Walanda masih betah cicing jeung ngantor di Batavia.

Jauh samemehna, dina ahir abad ka 19 pamarentah Hindia Walanda ngajadikeun Bandung sabage pusat pertahanan. Pusat Militer diwangun di Cimahi, pabrik senjata jeung mesiu dipindahkeun ka Kiaracondong Bandung, sarta lapang udara Andir boga pungsi ganda nyaeta sabage lapang udara militer jeung lapang udara sipil. Hal ieu nunjukkeun, yen pamarentahan Walanda harita memang geus mimiti tatahar lamun Bandung rek dijadikeun gaganti Batavia.

Sanajan Gupernur Jenderal Hindia Walanda, sacara resmi henteu ngantor di Bandung namung dina panungtung kakawasaanna Bandung dijadikeun pangungsian pusat pamarentahan Hindia Walanda. Sajarah nyatet, dina awal bulan Maret 1942 waktu posisi Walanda di Nusantara geus beuki kadeseh ku Jepang, kantor Gupernur Hindia Walanda ahirna diungsikeun ka Bandung. Ngaliwatan Perjanjian Kalijati, subang tanggal 8 Maret 1942, Walanda serah bongkokan ka Jepang. Serah tarima kakawasaan ti pamarentah Walanda anu diwakilan ku Gubernur Jenderal Tjarba van Starkenburg Stakhouwer dan Letnan Jenderal Ter Poorten ka pamarentah Jepang dilakukeun di gedong Papak atawa Bale kota Bandung ayeuna dina tanggal 10 Maret 1942. Sanggeus nyerahkeun kaulatan, harita keneh dua panggede Walanda dicerek Jepang terus dikirim ka Formosa, anu ahirna ka Manchuria. Panggede Walanda anu teu kacerek Jepang, nyaeta Letnan Jenderal HW. Van Mook jeung perwira intelejen Mayor SH Spoor. Maranehna bisa lolos ka Ustrali dina tanggal 8 Maret 1942 make kapal Dakota anu leupas landasna ti Jalan Buahbatu. Hal ieu nunjukkeun, Bandung pernah ngasaan dijadikeun pusat pamarentahan Hindia Walanda najan ukur kurang leuwih sapuluh poe.

Tina paparan di luhur bisa ditarik kasimpulan, yen munculna rencana mindahkeun Ibukota ti Batavia ka Bandung disababkeun sababaraha alesan anu aya kaitanna jeung kondisi lingkungan geografi Bandung jeung paktor kaamanan, diantarana : Kondisi cuaca jeung Iklim Bandung ngadukung pikeun kantor pamarentahan; Kondisi bentang alam oge ngadukung pikeun pertahanan, dimana Bandung dikurilingan benteng alam nyaeta dua pagunungan luhur anu hese diliwatan jadi pertahanan bisa dipokuskeun di jalan asup ka Bandung.

Lamun disaruakeun jeung wacana mindahkeun Ibukota ti Jakarta ka luar Jakarta anu keur rame ayeuna, alesanna sarua nyaeta Jakarta geus teu layak jadi Ibukota Nagara. Nu ngabedakeun lamun baheula Batavia dianggap geus teu layak jadi ibukota Hindia Walanda alesanna Kasehatan jeung kaamanan; sedengkeun ayeuna Jakarta dianggap geus teu cocok jadi ibukota RI sabab geus rame teuing ku aktipitas kahirupan, macet di mana-mana, lian ti eta Jakarta teu bebas tina lini.

(Tina Rupa-rupa Sumber).

NILAI STRATEGIS JALAN DAENDELS BAGI PERTAHANAN HINDIA BELANDA DI PULAU JAWA (Kajian Geografi Sejarah)

Oleh : Iwan Hermawan

(Tulisan ini diterbitkan dalam buku : Dari Masa Lalu ke Masa Kini, Kajian Budaya Materi, Tradisi, dan Pariwisata. Editor : Wanny Rahardjo Wahyudi. Penerbit : Alqaprint, Jatinangor - Balai Arkeologi Bandung, 2010)

Abstrak

De groote postweg or the road of Daendels is the first longest highway in Indonesia. The road is built during the reign of the Governor-General Herman Willem Daendels. This road runs along on the north coast of Java Island, from Anyer to Panarukan. It is aimed to strengthen the Dutch East Indies, especially Java Island from British troops attack.

Based on the road-building goals is to strengthen the defense, the consideration of military strategy is more prominent than any other consideration. This can be seen from the route of the road which turn to south after through Batavia and go to Bandung. After Bandung, the route of the road goes to east to end at Cirebon. From Cirebon to Panarukan, the route of the highway leading north coast to go down the north coast Java. Other fact showed more prominent military considerations, is the command of Daendels to all the regents in the along highway Which the centre of district is far from the road project,they must move the district capital to the area near of the road project. Subsequent developments, de groote postweg have strategic value in economic development, especially for the growth and development of cities in the island of Java.

Kata Kunci :

Jalan Raya Pos, Strategi Militer, Kota Bandung

Pendahuluan

Komunikasi dan transportasi merupakan dua hal penting dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Perkembangan sebuah kota atau wilayah akan selalu berhubungan dengan jalur transportasi atau jalan yang menghubungkannya dengan daaerah lain. Hal ini karena komunikasi dan transportasi yang lancar akan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, sehingga semakin banyaknya jalan yang menghubungkan suatu kota dengan kota lain atau suatu wilayah dengan wilayah yang lain, maka semakin maju kota atau wilayah tersebut.

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, sudah sejak dahulu fasilitas jalan raya yang memadai di pulau Jawa menjadi perhatian pemerintah. Salah satu ruas jalan yang paling terkenal dan dibangun zaman pemerintahan kolonial Belanda, tepatnya zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) adalah Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer di bagian barat pulau Jawa (Propinsi Banten, sekarang) hingga Panarukan di bagian timur (propinsi Jawa Timur, sekarang) dengan panjang lebih dari 1000 km dan menghubungkan kota-kota pelabuhan utama pulau Jawa.

Pembangunan jalan raya pos dibangun atas perintah kaisar Belanda sebagai bagian dari upaya mempertahankan pulau Jawa dari serbuan pasukan Angkatan Laut Inggris yang saat itu memblokade perairan laut Jawa. Waktu pembangunan jalan raya sepanjang 1000 km tersebut dilakukan selama satu tahun pertama (1808-1809) pemerintahan gubernur Jenderal Daendels.

Jalan Anyer – Panarukan merupakan ruas jalan pertama yang dibangun sepanjang pantai utara Jawa. Pembangunan jalan lainnya di pulau Jawa berikutnya baik di jaman Kolonial maupun kemerdekaan selalu bermuara di jalan raya Pos. Sehingga, keberadaan jalan raya Pos atau jalan Daendels tetap sebagai jalan utama yang potensial bagi pengembangan perekonomian pulau Jawa dan hingga saat ini belum tergantikan.

Pada awal pembangunannya, jalan raya pos dibangun sebagai bagian dari strategi militer dalam upaya mempertahankan pulau Jawa dari serangan Angkatan Laut Inggris yang saat itu sudah memblokade pulau Jawa. Hal ini diperlukan, karena jika terjadi penyerangan oleh pasukan Inggris maka lancarnya aliran bala bantuan ke daerah konflik sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan pulau Jawa agar tidak sampai jatuh ke tangan Inggris.

Bila melihat kota-kota yang dilalui oleh Jalan raya pos, ternyata rute jalan raya tersebut tidak hanya menyusuri pesisir utara pulau Jawa dan menghubungkan kota-kota pelabuhan utama, karena dari Batavia jalan berbelok ke selatan menuju tengah-tengah pulau Jawa dan setelah melalui Tatar Ukur (Bandung, sekarang) rute jalan raya tidak terus ke selatan melainkan kembali berbelok menuju pesisir utara pulau Jawa, tepatnya menuju kota pelabuhan Cirebon. Dari Cirebon, jalan raya tersebut menyusuri pesisir utara pulau Jawa menghubungkan kota-kota pelabuhan yang berada di Jawa Tangah dan Jawa Timur hingga berakhir di Panarukan.

Bersamaan dengan saat pembangunan jalan raya, Daendels juga mendirikan jasa pos dan telegraf, sehingga jalan ini dikenal sebagai Jalan Raya Pos (De Groote Postweg). Jalan yang niat awalnya dibangun untuk tujuan militer dan mulai digunakan sejak tahun 1809, pada perkembangan berikut justru berkembang menjadi sarana perhubungan sangat penting di Pulau Jawa. Jalan ini telah menjadi saksi bisu lalu lintas berbagai barang komoditas yang diangkut melintasinya sejak masa penjajahan hingga sekarang. Kini, di usia yang sudah memasuki dua abad, Jalan Raya Pos telah berperan sebagai salah satu urat nadi utama perekonominan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, muncul pertanyaan “mengapa pembangunan jalan raya pos di bagian barat pulau Jawa rutenya berbelok dari Batavia ke selatan, yaitu menuju Bogor dan kemudian berlanjut ke Tatar Ukur ?. Padahal rute langsung Batavia ke Cirebon relatif lebih dekat dan lebih mudah karena tidak perlu ‘membongkar’ perbukitan dan pegunungan”.

De Groote Postweg

Daendels adalah seorang Marsekal yang diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda oleh Louis Napoleon, Raja Belanda. Louis Napoleon sendiri adalah adik Napoleon Bonaparte, kaisar Perancis yang diangkat sebagai wakil pemerintah perancis yang saat itu menguasai Belanda. Salah satu tugas yang diembankan kepada Daendels memperbaiki pertahanan Belanda di pulau Jawa dari kemungkinan serangan balatentara Inggris yang saat itu sudah memblokade pulau Jawa.

Blockade Inggris atas pulau Jawa telah menyebabkan Daendels harus datang ke Hindia Belanda melalui perjalanan panjang dengan menumpang kapal dagang berbendera Amerika Serikat asal New York. Setelah melalui perjalanan panjang, pada tanggal 5 Januari 1808 Daendels tiba di Anyer. Perjalanan dari Anyer ke Batavia dilakukan Daendels melalui darat dengan mempergunakan kereta kuda yang ditempuhnya selama 4 (empat) hari. Kondisi jalan tersebut lebih parah ketika musim penghujan karena tidak dapat dilalui.

Sebagai seorang yang berpengalaman di bidang strategi perang, dia menganggap jarak tempuh Anyer – Batavia selama 4 hari terlalu lama karena dapat menghambat distribusi bantuan yang diperlukan jika terjadi penyerangan oleh Angkatan Laut Inggris. Guna mengatasi pemasalahan tersebut, Daendels segera mengumpulkan semua pembesar pribumi di Semarang guna konsolidasi dalam upaya memperkuat pertahanan pulau Jawa agar tidak sampai jatuh ke tangan pasukan Inggris.

Karena perjalanan laut tidak memungkinkan, perjalanan dari Bogor ke Semarang dilakukan Daendels dengan kereta kuda melalui Bandung (Tatar Ukur) dan memakan waktu 10 hari perjalanan. Blokade laut yang dilakukan oleh Inggris dan lamanya perjalanan yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari Anyer ke Batavia dan dari Bogor ke Semarang memberikan inspirasi pada Daendels untuk membangun jaringan jalan sepanjang pulau Jawa yang dapat dilalui semua jenis kendaraan. Tujuannya, adalah agar waktu tempuh perjalanan darat antar kota dapat dipersingkat. Secara strategi Militer, kondisi tersebut dapat berdampak pada kemudahan dan kecepatan dalam permintaan atau pengiriman bala bantuan ketika diperlukan.

Sampai pertengahan abad ke 18, perjalanan dari Batavia ke pedalaman Priangan dilakukan dengan naik perahu atau rakit melewati Sungai Citarum dan Cimanuk. Baru pada tahun 1786, jalan setapak yang bisa dilewati kuda mulai menghubungkan Batavia, Bogor, Cianjur dan Bandung. Perhatian terhadap pembangunan jalan di pulau Jawa, termasuk ruas Batavia, Bogor, Cianjur dan Bandung, baru mendapat perhatian pemerintah kolonial Belanda pada masa pemerintahan gubernur jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) melalui pembangunan jalan raya pos yang membentang dari Anyer sampai Panarukan atau Jalan Raya Pos atau “De Groote Postweg”(Kunto, 1984:11-13). Panjang jalan raya yang dibangun mencapai lebih dari 1000 km dan menghubungkan kota-kota pelabuhan di pesisir utara pulau Jawa. Jalan ini menghubungkan kota-kota sebagai berikut : Anyer – Serang – Tangerang – Jakarta – Bogor - Cianjur – Cimahi - Bandung - Sumedang - Cirebon - Brebes - Tegal – Pemalang – Pekalongan - Kendal – Semarang – Demak – Kudus – Rembang – Tuban – Gresik – Surabaya – Sidoarjo - Pasuruan- Probolinggo - Panarukan.

Pembangunan jalan raya terpanjang pada masanya tersebut dilaksanakan dalam waktu satu tahun (1808-1809) dengan sistem kerja paksa, dimana setiap daerah yang dilalui diharuskan mengerahkan rakyatnya secara bergilir untuk kerja bakti membangun atau meningkatkan jalan tersebut. Menurut catatan dari sumber Inggris jumlah korban jiwa akibat dari pembangunan jalan ini adalah sebanyak 12.000 orang, sedang Haryoto Kunto dalam bukunya yang berjudul “Semerbak Bunga di Bandung Raya” (1986) mencatat jumlah korban jiwa akibat pembangunan Jalan Raya Pos adalah sebanyak 30.000 jiwa atau 30 orang per Km. Jumlah korban sebenarnya pasti melebihi catatan yang ada, karena belum ada penyelidikan resmi untuk mengungkapnya.

Mengingat usulan pembangunan jalan raya baru dipastikan tidak akan dikabulkan pemerintah kerajaan Belanda dengan alasan akan memakan dana besar dan menguras kas pemerintah, untuk rencana tersebut Daendels mengajukan usulan kepada pemerintah pusat di Belanda berupa perbaikan sistem jalan di pulau Jawa, bukan membangun jalan baru yang memakan dana besar. Pada pelaksanaannya, Daendels memperbaiki jalan dari Cisarua sampai Karangsembung dengan biaya pemerintah sepanjang lebih kurang 150 km. Untuk membangun jalan raya sisanya sepanjang 850 km, Daendels pada tanggal 5 Mei 1808 memerintahkan aparat pemerintahan di pulau Jawa untuk mengerahkan pekerja rodi (pekerja sukarela dengan tidak dibayar) yang tugasnya adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas jaringan jalan yang sudah ada hingga dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan. Ruas jalan raya yang dibangun oleh Daendels, sebagian jalurnya merupakan bagian dari jalan desa yang dirintis dan ditempuh pasukan Sultan Agung ketika menyerang Batavia pada tahun 1628 dan 1630.

Perintah Daendels inilah yang menjadi awal penderitaan dan kesengsaraan orang Indonesia dalam membangun jaringan jalan terpanjang di dunia pada masa itu. Kesengsaraan dan penderitaan tersebut disebabkan karena selama pembangunan jalan, peralatan yang dipergunakan adalah peralatan sederhana yang dibawa pekerja dari rumah masing-masing, medan yang berat, serangan penyakit mematikan (malaria), tidak tercukupinya asupan makanan, serta berbagai bentuk kekejaman lainnya. Rakyat tidak dapat menolak perintah sang Gubernur Jenderal walau dirasa merugikan, karena penolakan akan berujung pada penyiksaan dan kematian.

Setelah satu tahun pengerjaan (1808-1809), proyek prestisius Daendels akhirnya terwujud. Sebuah ruas jalan raya dengan panjang 1000 km lebih membentang dari Barat sampai Timur pulau Jawa, menghubungkan kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa dari Anyer sampai Panarukan.

Bandung dipersiapkan sebagai tempat pengungsian

Ketika terjadi peperangan, keberadaan tempat pengungsian yang aman dan sulit dijangkau oleh musuh sangat diperlukan, termasuk tempat pengungsian bagi pemerintahan. Hal ini diperlukan agar roda pemerintahan dapat tetap berjalan walau peperangan berkecamuk. Dengan kata lain untuk memperlambat kekalahan. Keberadaan tempat pengungsian bagi pemerintahan tentunya harus dekat dengan pusat pemerintahan namun lokasinya mudah dijangkau namun cukup terlindung atau mudah dilindungi.

Sebagai seorang tentara yang sangat memahami strategi perang, Daendels meyakini betapa pentingnya sebuah tempat pengungsian bagi pemerintahan Hindia Belanda jika Batavia sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda diserang Inggris. Pemblokadean laut oleh Inggrislah yang mendorong Daendels untuk menjadikan daerah Tatar Ukur (Bandung) yang berada di pedalaman pulau Jawa sebagai tempat pengungsian dan pertahanan terakhir jika pemerintahan Hindia Belanda terdesak dari Batavia.

Jika dikaji secara geografis dan geostrategis, pemilihan Bandung sebagai tempat pengungsian yang dipersiapkan pemerintah Hindia Belanda sangatlah tepat dan sesuai dengan konsep geopolitik dan geostrategis yang berkembang pada masa itu. Daerah pengungsian atau pertahanan terakhir merupakan daerah yang mudah dijangkau dan mudah dipertahankan, akan tetapi bagi musuh daerah tersebut haruslah secara alami sulit dijangkau.

Pertama, secara geografis letak Bandung tidak terlalu jauh dari ibu kota Hindia Belanda, yaitu Batavia. Selain itu, Bandung juga tidak terlalu jauh dari kediaman resmi gubernur jenderal Hindia Belanda yang berada di Bogor. Kedua, secara geomorfologis, Bandung berada di dataran tinggi tepatnya merupakan bagian dari zona depresi antarmontana yang sulit dijangkau karena dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan terjal. Ketiga, jalan masuk Bandung pada masa itu hanya dua, yaitu dari arah barat melalui Bogor kemudian Cianjur dan Padalarang; serta dari arah timur melalui Cirebon, kemudian Majalengka dan Sumedang. Sebelah utara dan selatan merupakan pegunungan tinggi yang ditutupi oleh Hutan Hujan Tropis yang lebat dan sulit dijangkau. Minimnya jalan masuk menuju Bandung akan memudahkan pengawasan dan penjagaan sekaligus mempertahankan wilayah, karena pasukan dapat difokuskan di kedua pintu masuk, yaitu di sebelah barat dan sebelah timur Bandung guna menghadang musuh.

Karena pembangunan Jalan Raya Pos (de groote postweg) diarahkan untuk mempermudah komunikasi dan transportasi ketika terjadinya peperangan atau lebih diarahkan pada fungsi militer. Untuk mendukung proyek tersebut, Daendels selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda memerintahkan kepada Bupati di sepanjang jalur yang dilewati Jalan Raya Pos harus membangun pusat pemerintahannya di daerah yang dilalui Jalan Raya Pos yang sedang dibangun, jika berada jauh dari jalan raya pos maka harus segera dipindahkan. Berkaitan dengan hal tersebut, tanggal 25 Mei 1810 Daendels mengeluarkan surat perintah kepada bupati Bandung, Wiranatakusumah II yang isinya perintah untuk memindahkan ibukota kabupaten Bandung dari Karapyak ke daerah yang dilalui oleh Jalan Raya Pos. Perintah Gubernur Jenderal tersebut segera dilaksanakan oleh Bupati Bandung, Wiranatakusumah II. Setelah berbulan-bulan mencari lahan yang ideal untuk pusat pemerintahan dan pembangunan pendopo kabupaten, maka pada tanggal 25 September 1810 secara resmi ibukota kabupaten Bandung pindah dari Karapyak ke lokasi baru di sisi selatan Jalan raya Pos tepian yang tepat di tepian sungai Cikapundung (kawasan Alun-alun Bandung, sekarang).

Selain itu, harapan yang disampaikan Daendels kepada pengelola kota Bandung ketika melakukan inspeksi pembangunan jembatan yang melintas di atas sungai Cikapundung, yaitu “Zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebound !” yang artinya “coba usahakan, bila aku kembali datang di tempat ini telah dibangun sebuah kota !” (Kunto, 1984:14). Harapan atau keinginan Daendels tersebut mendorong pemerintah kabupaten Bandung untuk berbenah hingga terwujud sebuah kota. Hal ini menunjukkan, secara tersirat harapan atau perintah Daendels tersebut menunjukkan perlunya dibangun berbagai fasilitas pendukung pemerintahan di Bandung yang dapat menjadi peyangga Batavia.

Uraian tersebut menunjukkan, bahwa perintah pemindahan ibukota kabupaten yang dilalui Jalan raya Pos ke tepian jalan raya pos memiliki tujuan agar memudahkan komunikasi dan konsolidasi pemerintahan dalam menghadapi ancaman penyerangan pasukan Inggris. Selain itu, perintah pemindahan Ibukota kabupaten Bandung dari Karapyak dan harapan Daendels ketika melakukan inspeksi pembangunan jembatan Cikapundung memiliki maksud agar Bandung dipersiapkan sebagai kawasan penyangga Batavia atau dengan kata lain sebagai tempat pengungsian.

Berdasarkan alasan tersebut, pembangunan jalan raya pos yang merupakan trans Jawa pertama pada awalnya tidak diarahkan sebagai penggerak roda perekonomian, namun lebih pada alasan kepentingan militer, yaitu kelancaran transportasi dan komunikasi antar kota guna menunjang pertahanan Hindia Belanda. Fakta lain yang terlihat dari rute jalan Daendels, adalah terlihat pada rute jalan raya pos dari Batavia ke Cirebon. Pada ruas ini, rute jalan dibangun tidak tetap di sepanjang pesisir utara, namun berbelok ke selatan melalui Bogor. Dari Bogor, jalan terus dibangun menuju selatan hingga masuk ke wilayah Tatar Ukur (Bandung) walaupun medan yang dilalui lebih berat karena harus mendaki gunung dan menuruni lembah dibanding jika tetap menyusuri pesisir utara Jawa. Setelah dari Bandung, rute jalan kembali mengarah ke kota pelabuhan di pesisir utara Jawa, yaitu Cirebon.

Analisis terhadap pembangunan jalan Daendels

Uraian pada bagian terdahulu menunjukkan bahwa pembangunan jalan raya pos merupakan bagian dari strategi Daendels dalam mempertahankan pulau Jawa dari serbuan pasukan Inggris. Hal ini menunjukkan pertimbangan strategi militer dalam pembangunan jalan lebih dominan dibanding pertimbangan lain, terutama pertimbangan ekonomi, walaupun pada akhirnya keberadaan jalan raya pos menunjang pertumbuhan dan perkembangan kota-kota yang dilaluinya.

Pembangunan jalan raya pos yang lebih pada pertimbangan strategi pertahanan dapat terlihat dari rute jalan yang dibangun tidak hanya menghubungkan kota-kota pelabuhan semata, namun juga menghubungkan daerah pesisir dengan pedalaman, yaitu menghubungkan Batavia yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda dan sebagai kota pelabuhan utama di pulau Jawa dengan Bandung yang berada di pedalaman pulau Jawa. Selain itu, Jalan raya pos juga menghubungkan Bandung dengan Cirebon yang merupakan kota pelabuhan pada masa itu. Sedangkan mulai dari Cirebon hingga berakhir di Panarukan, rute jalan raya pos tetap menyusuri pesisir utara pulau Jawa menghubungkan kota-kota pelabuhan.

Rute jalan raya pos di bagian barat pulau Jawa yang setelah melewati Batavia berbelok ke selatan memasuki Priangan dan terus menuju timur hingga mencapai Cirebon menunjukkan pentingnya keberadaan daerah penyangga Batavia atau daerah pengungsian yang representatif jika terjadi penyerangan oleh pasukan Inggris. Berdasarkan teori pertahanan pada masa itu, daerah ideal bagi pertahanan adalah daerah yang secara alami sulit dijangkau akibat terhalang pegunungan tinggi dengan medan terjal, karena sudah pasti musuh menyerang dari arah lautan.

Berdasarkan uraian tersebut, secara tersirat tampak bahwa Daendels menilai posisi Bandung sebagai tempat ideal bagi pengungsian, termasuk tempat pengungsian bagi pemerintahan sekaligus sebagai pertahanan terakhir Belanda di pulau Jawa. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa secara geografis letak Bandung yang berada di tengah pulau Jawa yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Batavia dan secara geomorfologi berada pada zona depresi antarmontana. Zona ini berupa dataran yang luas dan berada di antara zone pegunungan utara Jawa dan zone pegunungan selatan Jawa (Bemmelen, 1949). Kedua zona pegunungan ini merupakan kawasan pegunungan yang relatif curam dan sulit dijangkau sehingga dapat menjadi benteng alam dari serangan musuh yang datang dari arah utara dan dari arah selatan. Sehingga, pertahanan cukup dikonsentrasikan di dua pintu masuk, yaitu dari arah timur dan arah barat.

Penutup

Lebih dari dua abad yang lalu, Jalan raya pos yang membentang dari Anyer sampai Panarukan dibangun sebagai bagian dari strategi pertahanan pemerintah Hindia Belanda dalam mempertahankan pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan pasukan Inggris yang sudah memblokade lalu lintas maritim pulau Jawa. Hal ini menunjukkan adanya perubahan orientasi berkenaan dengan mobilitas pasukan dari mobilitas maritim ke mobilitas daratan. Perubahan orientasi ini mendorong pembukaan jalan baru yang mampu dilewati semua jenis kendaraan militer dan menghubungkan kota-kota di sepanjang pulau Jawa, tujuannya tidak lain agar mobilitas pasukan semakin tinggi serta tidak tergantung pada moda angkutan maritim.

Sebagai orang yang berpengalaman di medan perang, Daendels Melakukan pendekatan geopolik dan geostrategi ketika merencanakan membangun jalan raya Daendels, tujuannya agar bala bantuan cepat datang ketika dibutuhkan dapat segera datang serta jika terdesak pemerintah dapat segera mengungsikan roda pemerintahannya ke daerah yang lebih aman dan cukup terlindung, terutama terlindung secara alami oleh benteng-benteng alam yang sulit ditaklukkan..

Walau pada awalnya ditujukan untuk kepentingan militer, namun pada perkembangannya keberadaan Jalan Raya Pos telah menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi kota-kota yang dilaluinya, termasuk Bandung. Kota yang pada awal abad ke 18 hanyalah sebuah kampung kecil di tengah rimba belantara tropika basah, namun dalam waktu kurang dari satu abad setelah dibangunnya Jalan Raya Pos berubah menjadi kota yang memiliki fasilitas lengkap dan menjadi pusat bagi pertumbuhan kawasan pedalaman Jawa Barat. Selain itu, letaknya yang strategis menjadikan Bandung sebagai calon kuat dan satu-satunya yang direkomendasikan sebagai Ibukota Hindia Belanda mengganti Batavia. Bahkan, pada saat Negeri Belanda diduduki oleh Jerman dan pemerintah Kerajaan Belanda menjalankan roda pemerintahannya di Inggris pernah diusulkan untuk memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Belanda ke daerah milik sendiri yang jauh dari Belanda dan diusulkan Bandung sebagai Ibukota Kerajaan Belanda di pengungsian, namun sayang usulan tersebut tidak disetujui oleh Ratu Belanda dengan alasan terlalu jauh.

Daftar Pustaka

Abdurochim, I. (1986) Geografi :Latar Belakang Pemikiran dan Metoda. Bandung : Bina Bhudaya.

Toer, P.A. (2005) Jalan Raya Pos, Jalan Daendels. Jakarta : Lentera Dipantara

Budihardjo, E. (1991) Arsitektur dan kota di Indonesia. Bandung : Alumni

Dardjoeni, N. (1991) Dadar-dasar Geografi Politik. Bandung : Alumni

Hardjasaputra, A.S. (2000) “Bandung” dalam Lubis, N.H., et al (2000) Sejarah kota-kota lama di Jawa Barat. Bandung : Alqaprint.

Hidayat, I.; Mardiyono (1983) Geopolitik. Surabaya : Usaha Nasional

Kunto, H. (1984) Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung : Granesia.

Kunto, H. (1986) Semerbak Bunga di Bandung Raya. Bandung : Granesia.

Nas, P.J.M., and Pratiwo (2002) “Java and de groote postweg, la grande route, the great mail road, Jalan Raya Pos” dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, On the road The social impact of new roads in Southeast Asia 158 (2002), no: 4, Leiden, 707-725. [online]. Tersedia : http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv/article/view/1744/2505 [20-02-2010].